Page 81 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis

rumah sakit, program desa siaga, pelayanan kesehatan dijamin
pemerintah daerah, dan kebijakan-kebijakan lainnya.
Namun demikian, meningkatnya berbagai akes layanan kepada
masyarakat sebagai basis program pengentasan kemiskinan tidak
diikuti oleh peningkatan produktifitas rakyat secara umum. Hal
ini didasarkan pada data kinerja ekonomi yang menunjukkan
bahwa dalam kurun waktu tahun 2006 sampai dengan Triwulan
3 Tahun 2009, komponen konsumsi menjadi pendorong utama
ekonomi Kalsel (termasuk di dalamnya adalah konsumsi rumah
tangga, konsumsi pemerintah dan lembaga nirlaba). Meningkatnya
jumlah konsumsi masyarakat sendiri disebabkan oleh bertambahnya
16
penduduk dan meningkatnya daya beli masyarakat.
Di balik penurunan angka kemiskinan, kondisi penyerapan
tenaga kerja di Kalimantan Selatan dalam posisi yang relatif
stagnan ditengah meningkatnya nilai investasi yang masuk.
Padahal, kesempatan bekerja merupakan salah satu prasyarat
utama keberlanjutan nafkah bagi rakyat yang secara langsung turut
menentukan kualitas keberlangsungan hidup mereka. Dengan
pertumbuhan jumlah penduduk yang bekerja sebesar 2,14% atau
lebih kecil dibandingkan pertumbuhan jumlah penduduk usia
kerja yang mencapai 2,3%, maka hal ini memungkinkan adanya
penduduk usia kerja yang belum bekerja (pengangguran). Seperti
yang terlihat pada bulan Agustus 2009, jumlah penganggur di
Kalimantan Selatan berjumlah sekitar 115,8 ribu. Jumlah tersebut
mengalami peningkatan sebesar 5,21%. Lebih spesifik, Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) di Kalimantan Selatan pada Agustus
2009 mencapai 6,36 %. Bila selama periode satu tahun y-o-y (year
on year), jumlah angkatan kerja laki-laki bertambah sebesar 3,65%

16. http://www.kalselprov.go.id/data-pokok/pertumbuhan-ekonomi-/-pdrb

— 62 —