Page 78 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Membaca Ulang Keberadaan Hak Guna Usaha (HGU) dan Kesejahteraan Rakyat

14
(18,09%) dan selebihnya dikuasai perkebunan negara. Dari dua
komoditas tersebut, sangat tampak bahwa budidaya karet lebih lekat
pada penguasaan rakyat dan berlaku sebaliknya bagi komoditas
kelapa sawit yang lebih didominasi oleh perkebunan swasta.
Meskipun mengalami kenaikan volume ekspor, namun terlihat
bahwa produksi perkebunan sawit masih berupa CPO atau bahan
baku mentah. Hal ini tentu saja mendorong aliran nilai tambah
produk ke negara-negara tujuan ekspor yang memiliki kemampuan
teknologi pengolahan lebih maju. Hal yang sama juga terjadi pada
perkebunan karet. Namun demikian, perkebunan sawit yang
didominasi oleh investasi pemodal besar dan mengasumsikan
terjadinya alih teknologi, perlu ditinjau ulang. Penting untuk
mengutip kembali apa yang digarisbawahi oleh Lipietz (1982,
1987) dalam Smith (2005), bahwa dalam konteks ‘asumsi alih
teknologi’ tersebut, yang terjadi adalah proses yang disebut
sebagai “Fordism global”, yaitu tumbuhnya kontradiksi pada
rezim akumulasi modal di negara-negara inti yang mengarah pada
relokasi manufaktur atau pabrik dengan teknologi sederhana ke
daerah di Dunia Ketiga yang berupah rendah.

b. Gerak Penduduk
Bersamaan dengan keberhasilan Pemda Propinsi Kalimantan Selatan
dan Gubernur menciptakan iklim investasi yang kondusif, terdapat
pula gerak penduduk yang cukup dinamis di Kalimantan Selatan.
Dari data sensus tahun 1971 sampai dengan 2000, perpindahan
penduduk (migrasi) seumur hidup yang masuk ke Kalimantan
Selatan memiliki tren yang terus meningkat. Demikian halnya

14. http://www.kalselprov.go.id/pembangunan/pembangunan-perkebunan-di-
kalimantan-selatan

— 59 —