Page 76 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Membaca Ulang Keberadaan Hak Guna Usaha (HGU) dan Kesejahteraan Rakyat

dikeluarkan prematur dan tidak sensitif terhadap kesejahteraan
rakyat disekitar perkebunan. Ironisnya, ditengah semangat memacu
pendapatan asli daerah melalui ekspansi kegiatan investasi di sektor
perkebunan, pada saat yang bersamaan penguasaan rakyat terhadap
tanah semakin menghilang, sehingga melahirkan berbagai konflik
agraria di pedesaan.
Berangkat dari perjalanan historis yang diungkap secara singkat
tentang mewujudnya sistem ekonomi perkebunan di Indonesia,
terdapat beberapa unsur pokok yang dapat digunakan untuk
menganalisa keberadaan HGU, yakni: 1) kegiatan investasi modal
besar di sektor perkebunan, 2) tenaga kerja, dan 3) kesejahteraan
rakyat. Pada bagian selanjutnya kami akan mengulas keterkaitan
ketiga unsur tersebut khususnya dalam konteks Kalimantan
Selatan.

2. HGU Perkebunan, Migrasi dan Produktifitas Rakyat
Kalimantan Selatan

a. Laju Investasi
Kalimantan Selatan merupakan salah satu propinsi di Indonesia
dengan sumbangan terbesar terhadap PDRB berasal dari sektor
pertanian (perkebunan) yang didalamnya termasuk berbagai
11
proyek investasi PMDN dan PMA. Bila dilihat sektor yang
diusahakan, diantara proyek-proyek PMDN maupun PMA yang
telah disetujui sampai dengan tahun 2007, terdapat beberapa sektor
yang menonjol, yaitu Perkebunan, Industri Kayu, Industri Kimia,
Pertambangan dan Jasa lainnya. Untuk sektor Pertambangan, dari
total 19 perusahaan yang beroperasi, 12 merupakan merupakan

11. http://www.kalselprov.go.id/data-pokok/pertumbuhan-ekonomi-/-pdrb

— 57 —