Page 129 - Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono

Oloan Sitorus & Taufik N. Huda

Pada tahun 1996, STPN kemudian menyelenggarakan Pro-
gram Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral (DI PPK)
berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.
12 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program
Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral di Sekolah Tinggi
Pertanahan Nasional Yogyakarta. Awalnya, program ini diseleng-
garakan untuk menghasilkan Asisten Surveyor Kadastral yang
bertugas untuk membantu tugas administrasi pertanahan. Pada
saat itu, suasana kebatinan penyelenggaraan administrasi
pertanahan berlangsung sesuai semangat zaman yang serba akan
melakukan swastanisasi dan privatisasi di dalam berbagai kehi-
dupan bernegara. Dalam pada itu pulalah lahir keinginan untuk
“menswastakan” sebagian tugas pendaftaran tanah, dalam hal
ini tugas pengukurannya. Tugas pengukuran dilakukan oleh
profesi Surveyor Kadastral, yang dalam melakukan tugasnya akan
dibantu oleh Asisten Surveyor Kadastral. Boleh dikatakan, atmosfir
pendirian Program DI PPK STPN adalah ingin menghasilkan
Asisten Surveyor ‘secara cepat’.
Sebagai salah satu staf STPN yang ikut dalam proses awal
pendirian Program DI PPK, penulis merasakan suasana kebatinan
yang serba ingin segera memenuhi tuntutan tertentu. Sejak dari
Seminar di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada awal tahun
1996, 16 sampai pada Rapat-rapat Tim Pembina yang dipimpin

16 Penulis (OS) bersama Ir. Senthot Sudirman, M.S. ditugaskan Ketua
STPN untuk mendampingi Bapak Drs. Wahyudi (Pembantu Ketua II STPN)
untuk mempresentasikan makalah Ketua STPN yang pada intinya ingin mengatakan
‘siap’ untuk menyelenggarakan Program DI PPK di STPN. Sesungguhnya,
Ketua STPN pada waktu itu Dr. Ir. S.B. Silalahi. M.S. ingin secara langsung
mempresentasikan makalah yang dibuat dari STPN, namun secara tiba-tiba beliau
sakit keras dan harus dirawat inap di Rumah Sakit Bethesda Jogjakarta, sehingga

116