Page 130 - Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono

Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria ....

Bapak Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H., M.L. dan dihadiri
Bapak Ir. Soni Harsono sebagai Menteri Negara Agraria/Kepala
BPN. Bahkan sampai pada pendiriannya yang berdasarkan Kepu-
tusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 12 Tahun 1996,
sesungguhnya mendahului ijin persetujuan penyelenggaraan
17
yang diberikan oleh otoritas pendidikan tinggi. Menarik untuk
mencermati dinamika yang terjadi dalam penyelenggaraan Pro-
gram DI PPK STPN ini, oleh karena di satu pihak dilatarbelakangi
kebutuhan untuk menyediakan tenaga Asisten Surveyor Kadastral
18
dalam rangka swastanisasi pengukuran , namun di lain pihak
kemungkinan itu dibatasi oleh kebijakan pendidikan nasional pada
waktu itu yang membatasi bahwa peserta didik DI PPK STPN seba-
gai Perguruan Tinggi Kedinasan haruslah CPNS/PNS di ling-
kungan BPN sebagai instansi penyelenggara STPN.
Akhirnya di dalam Diktum Ketiga Keputusan Menteri Negara
Agraria/Kepala BPN No. 12 Tahun 1996 dinyatakan bahwa peser-
ta didik pendidikan Progam Diploma I PPK adalah Pegawai Negeri
Sipil (PNS) di lingkungan Kantor Menteri Negara Agraria/Badan
Pertanahan Nasional dan instansi lain yang memenuhi persya-
ratan. Dalam praktiknya peserta didik dari instansi (termasuk

akhirnya Ketua STPN menugaskan Tim STPN dipimpin oleh Pembantu Ketua
II yakni Bapak Drs. Wahyudi.
17 Ijin Penyelenggaraan Program Diploma I Pengukuran dan Pemetaan
(Kadastral) di lingkungan STPN diberikan berdasarkan Surat Direktur Jenderal
Pendidikan Tinggi Prof. Dr. Ir. Bambang Soehendro No. 1924/D/T/1997 tanggal
6 Agustus 1997.
18 Ide awalnya, pendirian Program DI PPK STPN adalah untuk memenuhi
kebutuhan ‘Juru Ukur’ Kadastral Berlisensi bersama UGM dan ITB, sehingga
Kurikulum Program Diploma-1 Pengukuran dan Pemetaan Kadastral (D-1 PPK) itu
disusun bersama oleh ketiga perguruan tinggi. Oleh karena itu, pada tahun-tahun awal
penyelenggaraan Program DI PPK diselenggarakan oleh STPN, UGM, dan ITB.

117