Page 127 - Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono
P. 127

Oloan Sitorus & Taufik N. Huda
            penyelenggaraan pendidikan di Akademi Agraria Yogyakarta, dari
            penyelenggara Program Sarjana Muda menjadi  program ‘tanpa
            gelar’ dan tanpa jurusan,  yakni Program Diploma III (tahun 1986).
            Sampai pada tahun 1989, nama Perguruan Tingginya tetap Aka-
            demi Agraria Yogyakarta (AAY) dan Program Pendidikan yang
            diselenggarakannya tetap Program Diploma III (Agraria) tersebut.
            Perubahan yang terjadi hanya dalam hal pembinaan, yakni semula
            berada dalam pembinaan Departemen Dalam Negeri, berubah
            menjadi dalam pembinaan Badan Pertanahan Nasional (BPN)
            berdasarkan Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nega-
            ra No. R.04/1/MENPAN/89 tanggal 10 Januari 1989. Hal itu
            konsekuensi dari perubahan otoritas agraria yang semula berada
            pada Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri,
            menjadi otoritas pertanahan yang diemban oleh Badan Pertanahan
            Nasional. Konsekuensi logisnya, Akademi Agraria Yogyakarta pun
            berubah menjadi Akademi Pertanahan Nasional (APN) dan Pro-
            gram Pendidikan yang diselenggarakan juga berubah menjadi Pro-
            gram Diploma III Pertanahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala
            BPN No. 5 Tahun 1989 tanggal 1 April 1989.
                Kalau dicermati, penyelenggaraan pendidikan tinggi agraria/
            pertanahan yang berdurasi 3 (tiga) tahun sudah berlangsung lebih
            kurang 30 (tigapuluh) tahun, dengan rincian: (a) Program Pendi-
            dikan Sarjana Muda Agraria berlangsung 23 tahun (1963-1986) di
            AAY (termasuk di Akademi Agraria Semarang sejak 1964-1983);
            (b) Program Pendidikan Diploma III Agraria berlangsung 3 tahun
            (1986-1989) di AAY; dan (c) Program Pendidikan Diploma III Per-
            tanahan berlangsung 3 sampai 4 tahun (1989-1993).  Pada dekade
            akhir Abad XX, seiring dengan perkembangan pembangunan,
            pengelolaan pemerintahan, dan intensitas dinamika masyarakat,
            penyelenggaraan pendidikan pertanahan dipandang sudah tidak

            114
   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132