Page 131 - Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono

Oloan Sitorus & Taufik N. Huda

swasta) hanya berlangsung 2 tahun penyelenggaraan. Kemudian,
19
sejak tahun ke-3, peserta didik pada umumnya berasal dari fresh
graduate SMA, sehingga lulusannya ditujukan sebagai ‘Asisten
Surveyor Kadastral’ sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Neg
Agraria/Ka. BPN No. 2 Tahun 1998. Oleh karena itu, untuk lebih
memantapkan dasar penyelenggaraannya, maka ditetapkan
Keputusan Kepala BPN RI No. 249/KEP-3.25/VII/2010 tentang
Perubahan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.
12 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Program Diploma I
Pengukuran dan Pemetaan Kadastral di Sekolah Tinggi Pertanahan
Nasional Yogyakarta. Di dalam Diktum Kesatu Keputusan Kepala
BPN RI No. 249/KEP-3.25/VII/2010 dinyatakan bahwa peserta
didik Program DI PPK adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau masyarakat umum, yang
memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Tambahan peserta didik
dari ‘masyarakat umum’ itulah kiranya yang dimaksudkan sebagai
penyempurnaan dari Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala
BPN No. 12 Tahun 1996. Dasar pertimbangan menambahkan
peserta didik dari ‘masyarakat umum’ adalah ketentuan PP No.
13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan
Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional yang
menjadi dasar penentuan tarif biaya penyelenggaraan Program DI
PPK STPN. Pemahaman seperti ini dikuatkan oleh hasil konsultasi
STPN dengan Pejabat DIKTI. 20

19 Namun ada juga yang berasal dari CPNS atau PNS Pemda tertentu seperti
Pemprov Papua berdasarkan MOU. Pada tahun 2012, sebagian peserta didik
Program DI PPK berasal dari pegawai Pemko Tarakan dan Pemprov Papua Barat,
yang dididik berdasarkan MOU antara STPN dan kedua Pemda tersebut.
20 Dari Laporan Hasil Konsultasi Dengan Direktorat Kelembagaan Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional dapat diketahui

118