Page 128 - Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono
P. 128
Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria ....
memadai lagi dilakukan dalam pendidikan berbasis Sarjana Muda
atau Diploma III (setara Sarjana Muda), sehingga dipandang perlu
untuk meningkatkannya pada jenjang Diploma IV (setara sar-
jana).
Oleh karena itu, pada tanggal 27 Februari 1993, didirikanlah
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) berdasarkan Kepu-
tusan Presiden (Keppres) No. 25 Tahun 1993, agar dimungkinkan
menyelenggarakan pendidikan pada Jenjang Diploma IV (setara
sarjana). Di dalam Keppres tersebut dinyatakan bahwa program
pendidikan yang berlangsung sebelumnya diintegrasikan ke dalam
Program Diploma IV Pertanahan yang akan diselenggarakan. Pro-
gram Diploma IV Pertanahan STPN menyelenggarakan 2 (dua)
jurusan, yakni Jurusan Manajemen Pertanahan dan Jurusan
Perpetaan. Program studi yang diselenggarakan hanyalah satu,
yakni ‘pertanahan’. Hal itu sesuai dengan domain sekolah tinggi
sebagai institusi pendidikan yang hanya boleh menyelenggarakan
14
1 (satu) disiplin ilmu. Oleh karena itu, makna jurusan di STPN
bukanlah untuk mengkategorisasikan keahlian lulusannya, me-
lainkan sekedar memberikan kemampuan lebih atau konsentrasi.
Tegasnya, keahlian atau kompetensi yang diberikan pada Program
Diploma IV Pertanahan adalah keahlian atau kompetensi per-
tanahan. 15
14 Sama halnya dengan lembaga pendidikan tinggi lainnya berstatus ‘sekolah
tinggi’, seperti: (a) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) hanya menyelenggarakan
satu disiplin ilmu yakni dalam program studi ilmu hukum; (b) Sekolah Tinggi
Kesejahteraan Sosial (STKS) di bawah Kementerian Sosial hanya menyelenggarakan
program studi kesejahteran sosial.
15 Lulusan Program Diploma IV Pertanahan pada awalnya diberikan sebutan
Ahli Pertanahan (A.Ptnh), kemudian menjadi S.SiT atau SST (Sarjana Sains
Terapan) di bidang pertanahan.
115
