Page 125 - Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono
P. 125

Oloan Sitorus & Taufik N. Huda

            menyusun Hukum Agraria sebagai sebuah Mata Kuliah tersendiri,
            yang membangun Hukum Agraria dalam suatu sistem tersendiri
            yang khas dan logis, sehingga para mahasiswa, sarjana, dan
            penstudi Hukum Agraria selanjutnya dimudahkan untuk mem-
            pelajari dan mengembangkan Hukum Agraria tersebut. Bukan
            hanya membangun Hukum Agraria sebagai objek studi, Prof. Boedi
            Harsono bahkan langsung menggunakan keahliannya untuk
            membangun Hukum Agraria sebagai bagian integral dari pem-
            bangunan hukum nasional. Dalam kapasitas yang demikianlah
            Prof. Boedi Harsono mendidik dan melakukan pengkaderan  terha-
            dap para mahasiswa di level S1, S2, dan bahkan S3. Beberapa di
            antara mahasiswa beliau kini menjadi pengasuh-pengasuh
            Hukum Agraria di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Bah-
            kan, beberapa di antaranya telah menjadi Guru Besar Ilmu Hukum,
            dan ada pula yang secara khusus menjadi Guru Besar Hukum
            Agraria.

            Membidani berdirinya Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
                Sejarah awal pendidikan tinggi agraria di Indonesia tidak
            terlepas dari ditetapkannya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pera-
            turan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya dikenal dengan
            sebutan UUPA) sebagai undang-undang yang diharapkan
            melaksanakan cita-cita proklamasi di bidang keagrariaan, yakni
            menjadikan sumber-sumber agraria Indonesia sebagai aset utama
            kehidupan berbangsa dan bernegara. Watak UUPA yang
            nasionalistik dan populis membutuhkan sumberdaya manusia
            yang memahami dan menghayati cita-cita dan spirit UUPA, yang
            membawa 5 (lima) misi utama yaitu: perombakan Hukum Agraria,
            pelaksanaan Landreform, penataan penggunaan tanah, likuidasi
            hak-hak asing dalam bidang agraria dan penghapusan sisa-sisa

            112
   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130