Page 121 - Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono
P. 121

Oloan Sitorus & Taufik N. Huda

            terhadap putusan High Court Queensland 1992 yang berpendapat
            bahwa implikasi dari Racial Discrimination Act 1975 yang menen-
            tukan, “tidak  seorang pun boleh memperlakukan orang-orang
            dari satu ras berbeda dengan orang-orang dari ras lain”, adalah
            kesetaraan hak-hak komunitas pribumi Australia dengan hak-hak
            lain yang lahir dari Hukum Inggris. Tegasnya, Native Title Act 1993
            (Cth) melindungi hak-hak penduduk pribumi Australia yang sudah
            ada sebelum kolonisasi Inggris.  Native Title Act 1993 (Cth) direspon
            oleh Negara Bagian New South Wales dengan menetapkan Native
            Title Act 1994 (NSW). Undang-undang tingkat negara bagian ini
            berisi ketentuan yang lebih rinci mengenai penentuan keberadaan
            hak-hak asli di negara bagian itu.
                Di Negara Filipina, terdapat pengakuan konstitusional  secara
            tegas terhadap hak  tanah dan sumber daya alam lainnya (Section
            22 Article II, Constitution of the Philippines). Selanjutnya pada
            level undang-undang, telah ditetapkan Indigenous People’s Right
            Act (1997) yang intinya menyatakan: “… to delineate, recognize, and,
            where appropriate, to provide written titles to genuine claims over ances-
            tral lands and domains.” Di dalam Pasal 5 IPRA (1997) ditegaskan
            pula apa yang dimaksud sebagai indigenous concept of ownership,
            yaitu: “The indigenous concept of ownership sustain the view that ances-
            tral domains and all resources found therein shall serve as the material
            bases of their cultural integrity. The indigenous concept of ownership
            generally holds that ancestral domain are [indigenous cultural communi-
            ties/indigenous people] private but common property, which belong to all
            generations and therefore can not be sold, disposed of or destroyed. It
            likewise covers sustainable traditional resource right (garis bawah dari
            penulis).”  Berarti, bahwa di Filipina  hak-hak adat atas tanah
            dipandang sama dengan hak-hak atas tanah menurut Hukum
            Tertulis negaranya (right equivalent to ownership). Hak-hak adat itu
            108
   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126