Page 120 - Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono

Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria ....

Dapat diterima akal, jika kewenangan untuk ‘penetapan dan penye-
lesaian masalah tanah ulayat’ dilaksanakan oleh Pemerintah Kabu-
paten/Kota, oleh karena secara asumtif dapat dikatakan bahwa
terdapat variasi Hak Ulayat antara suatu daerah dengan daerah
lainnya.
Ketika mengakhiri abad XX dan memasuki abad XXI tam-
paknya kecenderungan berbagai negara untuk mengatur hak-hak
masyarakat hukum adatnya masing. Negara Australia, meskipun
merupakan salah satu negara yang pada mulanya tidak mengakui
hak-hak asli dari masyarakat tradisional di negaranya, setelah
putusan pengadilan 1992, secara intensif mulai menata hak-hak
tradisional tersebut. Di tingkat pemerintahan federal misalnya, hak-
7
hak asli itu diatur dalam Native Title Act 1993 (Cth) yang efektif
operasional sejak 1 Januari 1994. Peraturan ini merupakan respon

di bidang pertanahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Selanjutnya,
ayat (2) dari Pasal 2 Keppres di atas merinci kewenangan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu:
a. pemberian ijin lokasi;
b. penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
c. penyelesaian sengketa tanah garapan;
d. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk
pembangunan;
e. penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian
tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
f. penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat;
g. pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
h. pemberian ijin membuka tanah;
i. perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota.
7 Meskipun sistem hukum tanah negara-negara pemerintahan federal tunduk
pada peraturan dari negara-negara bagian (states), kehadiran Native Title Act 1993
(Cth) merupakan bukti bahwa tingkat pemerintahan federal Australia pun mengakui
dan melindungi hak-hak aslinya.

107