Page 118 - Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono

Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria ....
rakat hukum adat yang bersangkutan, seperti halnya tanah-tanah daerah
lain.” 1
Sebaliknya Prof. A.P. Parlindungan berkeyakinan bahwa Hak
Ulayat perlu mendapat pengaturan yang memadai agar dapat
mengadakan perlindungan hukum bagi Masyarakat Hukum Adat
yang menjadi subjek Hak Ulayat. Prof. A.P. Parlindungan menya-
takan: “perlu suatu undang-undang yang mengatur Hak Ulayat ini oleh
(diisiasi: penulis) Departemen Kehutanan dan lewat kerjasama dengan
Menteri Negara Agraria dan Departemen Dalam Negeri …” Bahkan
2
dalam kesempatan lain Prof A.P. Parlindungan menyatakan: “Hak
ulayat itu adalah lebensraum dari suatu masyarakat hukum adat dan
kita patut mempertahankannya. Tidak perlu kita merasa malu atau untuk
surut selangkah dalam membela kepentingan dari masyarakat hukum
adat itu. Mereka menghendaki uluran tangan kita dalam membela kepen-
tingan-kepentingan dari masa depan mereka.” 3 Menurut Prof. A.P.
Parlindungan, urgensi pengaturan hak ulayat karena sebagai
masyarakat ‘marjinal’ (dihadapkan dengan negara), idealnya
masyarakat adat memerlukan uluran tangan penguasa untuk
melindunginya berdasarkan aturan hukum yang memadai.
Salah satu dampak-ikutan dari tuntutan ‘reformasi’ adalah
desakan terhadap penyelenggara pemerintahan di bidang
keagrariaan/pertanahan untuk mengeluarkan Peraturan Menteri
Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman

1 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-
undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, 2005, op. cit., hlm 193.
2 Herawan Sauni dan M. Yamani Komar, Hukum Agraria – Beberapa
Pemikiran dan Gagasan Prof. Dr. A.P. Parlindungan, S.H., Cetakan Pertama,
Penerbit USU Press, 1998, hlm. 35.
3 Ibid, hlm. 22

105