Page 119 - Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono
P. 119
Oloan Sitorus & Taufik N. Huda
Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Peraturan ini pada
hakikatnya menegaskan 4 kriteria eksistensi Hak Ulayat dan
penentuan keberadaan Hak Ulayat. Sesuai dengan semangat
desentralisasi yang dibawakan oleh UU No. 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa penelitian dan penentuan
masih adanya Hak Ulayat dilakukan oleh Pemerintah Daerah 5
dengan mengikutsertakan para pakar Hukum Adat, masyarakat
hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swa-
daya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber
daya alam.
Meskipun penerbitan Peraturan Menteri Negara Agraria/
Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tidak mengubah dasar hukum
materiel Hak Ulayat, tidak dapat dipungkiri bahwa kehadirannya
dapat dikatakan memperkuat political will pemerintah untuk
mengakui Hak Ulayat sebagaimana secara normatif sudah dinya-
takan di dalam Pasal 3 UUPA. Melalui Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 ini, tanggungjawab untuk
mengatur lebih lanjut dan menata Hak Ulayat, sesuai dengan oto-
nomi daerah sudah berada di tangan Pemerintah Daerah. Hal itu
kemudian ditegaskan oleh Keppres No. 34 Tahun 2003 yang antara
lain menyatakan bahwa ‘penetapan dan penyelesaian masalah
tanah ulayat’ dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. 6
4 Kata ‘menegaskan’ segaja digunakan untuk menandaskan sikap penulis bahwa
hukum materiel dari Hak Ulayat adalah Hukum Adat. Jadi, tidak serta merta
ditemukan dalam Peraturan Menteri Negara/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999
tersebut.
5 Lihat ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
BPN No. 5 Tahun 1999.
6 Perhatikan Pasal 2 ayat (1) Keppres No. 34 Tahun 2004 yang menyatakan
bahwa sebagian kewenangan Pemerintah (Pemerintah Pusat maksudnya: penulis)
106
