Page 122 - Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono
P. 122

Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria ....

               tetap sebagai suatu hak atas pemilikan yang bersifat terbatas,
               karena tidak bisa dialihkan.
                   Selanjutnya, untuk melaksanakan amanat undang-undang
               tersebut dibentuklah Komisi Nasional tentang Masyarakat Asli
               (National Commission on Indigenous People - NCIP)   di bawah Kantor
               Kepresidenan. Komisi inilah kelak yang akan mengeluarkan
               Certificate of Ancestral Land Title  (CALT) dan Certificate of Ancestral
               Domein Title (CADT). Selanjutnya, di tingkat municipality disusun
               Ancestral Domain Management Plan (ADMP) untuk mempersiapkan
                                         8
               penerbitan sertifikat dimaksud.  Pada kasus Cordillera, ADMP itu
               dipandang sangat penting mengingat kenyataan problematik yang
               selalu dihadapi adalah adanya kontradiksi-kontradiksi adminis-
               tratif dan geografis. Kontradiksi-kontradiksi dipandang sebagai
               fokus di dalam melakukan riset partisipatoris untuk mengharmo-
               nisasikan struktur pengelolaan adat kebiasaan dengan persyaratan
                                   9
               proses pensertipikatan.  Di negara itu tampak pengakuan tanah
               ulayat sudah masuk pada keyakinan pentingnya tanah ulayat
               tersebut disertipikatkan.
                   Terlepas dari pro dan kontra terhadap perbedaan pendapat
               Prof. Boedi Harsono dan Prof. A.P. Parlindungan tentang Hak
               Ulayat (debat terakhir secara ilmiah pada tahun 1998 di Puslitbang
               BPN RI), bagaimana pun secara langsung ataupun tidak langsung
               telah memberikan pencerahan bagi bangsa Indonesia, baik otoritas
               pertanahan maupun organ pemerintah lainnya, akademisi, dan
               unsur masyarakat yang lain, sehingga akhirnya pemerintah dan
               Pemerintah Daerah lebih mendapat wawasan ketika akan menga-


                   8  Ibid, hlm. 16.
                   9  Lorelei C. Mendoza, dkk,  Harmonizing Ancestral Domain with Local
               Governance in the Cordillera of the Northern Philippines,  2008, hlm. 1.

                                                                  109
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127