Page 117 - Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono

Oloan Sitorus & Taufik N. Huda
guru besar tetap FH Usakti dan guru besar tidak tetap pada beberapa
perguruan tinggi lainnya serta sebagai anggota Kerukunan
Pensiunan Pegawai Agraria/Pertanahan (KPPAP). Di sisi lain,
Pandangan Prof. A.P. Parlindungan yang selalu kritis dan beranjak
dari nilai dasar keadilan itu kiranya juga tidak dapat dipisahkan
dari posisinya sebagai guru besar Hukum Agraria yang selain
aktif sebagai akademisi juga sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) dan sebagai akademisi yang dekat bergaul dengan Lem-
baga Swadaya Masyarakat (LSM). Prof. A.P. Parlindungan kerap-
kali melihat dampak pembangunan hukum yang meminggirkan
masyarakat kecil dari panggung kehidupan berbangsa dan berne-
gara.
Debat kedua mahaguru Hukum Agraria ini sangat keras dalam
masalah Hak Ulayat. Prof. Boedi Harsono berkeyakinan bahwa
pengaturan Hak Ulayat dalam UUPA hanya perlu sebatas hu-
bungan hukum konkrit sebagaimana tampak pada Pasal 3 UUPA.
Dalam pada itu, tidak perlu mengadakan pengaturan Hak Ulayat
secara lengkap sebagai lembaga hukum dan hubungan hukum
konkrit. Lebih tegas Boedi Harsono mengatakan mengatakan:

“Sengaja UUPA tidak mengadakan pengaturan dalam bentuk peraturan
perundangan mengenai Hak Ulayat, dan membiarkan pengaturannya tetap
berlangsung menurut Hukum Adat setempat. Mengatur Hak Ulayat menurut
perancang dan pembentuk UUPA akan berakibat menghambat perkembangan
alamiah Hak Ulayat, yang pada kenyataannya memang cenderung melemah.
Kecenderungan tersebut dipercepat dengan membikin bertambah kuatnya
hak-hak individu, melalui pengaturannya dalam bentuk hukum yang tertulis
dan penyelenggaran pendaftarannya yang menghasilkan surat-surat tanda
pembuktian haknya. Melemahnya atau bahkan menghilangnya Hak Ulayat,
diusahakan penampungannya dalam rangka pelaksanaan Hak Menguasai dari
Negara, yang mencakup dan menggantikan peranan Kepala Adat dan para
tetua adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan dalam hubungannya
dengan tanah-tanah yang sudah dihaki secara individual oleh para warga masya-
104