Page 112 - Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono

Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria ....

Dalam alam pikir rakyat Indonesia pada umumnya, hakikat
persoalan pertanahan terkait erat dengan persoalan kewilayahan,
sehingga persoalan pertanahan erat pula menyangkut eksistensi
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam alam
pikir yang demikian, tidakkah terlalu berisiko jika menyerahkan
tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara utuh kepada
Pemerintah Daerah? Kekhawatiran ini semakin tinggi ketika dalam
praktik pemerintahan daerah saat ini, ternyata masih banyak

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, pelaksanaan otonomi daerah di
bidang pertanahan, berlaku Peraturan, Keputusan, Instruksi, dan Surat Edaran
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang telah ada”. Ketiga,
lahirnya Tap MPR IX/2001 yang mengoreksi UU No. 22 Tahun 1999. Tap
MPR tersebut mengamanatkan penguatan kelembagaan pertanahan dan harmonisasi
aturan mengenai pertanahan/keagrariaan untuk mendukung reforma agraria. Keempat,
lahirnya Keppres No. 34 Tahun 2003 yang memberikan 9 urusan pertanahan
untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pemberian sebagian itu dimaksudkan
sebagai semacam “testing the water” untuk melihat kemana arah akal-sehatnya
masyarakat. Tampaknya, Keppres ini menyakini proposisi hukum: “The develop-
ment of law gradually works out what is socially reasonable”. Dalam pada itu, ada
penilaian Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 009/PUU-I/2003 yang
menyatakan: “ …….. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa materi permohonan Para
Pemohon layak mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari pembuat undang-
undang dalam penyempurnaan UU No. 22 Tahun 1999;” . Penilaian Mahkamah
Konstitusi tersebut selaras dengan kenyataan praktik pemerintahan yang menanggapi
implementasi Keppres No. 34 Tahun 2003 secara variatif dan terkesan belum siap.
Kelima, lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 yang mengubah karakter UU No. 22
Tahun 1999 yang “kebablasan”. Keenam, ditetapkannya Perpres No. 10 Thn
2006, yang secara tegas menyatakan: “BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas
pemerintahan secara nasional, regional, dan sektoral.” Ketujuh, lahirnya PP No. 38
Thn 2007 sebagai peneguhan bahwa bidang pertanahan tetap vertikal, yang
dilimpahkan kepada daerah: 9 urusan sebagaimana dimaksud dalam Keppres No.
34 Tahun 2003.

99