Page 111 - Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono
P. 111

Oloan Sitorus & Taufik N. Huda

                Pemahaman bahwa kewenangan bidang pertanahan tetap
            bersifat vertikal itulah yang kemudian alasan keberadaan Perpres
            No. 10 Thn 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. Di dalam
            Pasal 2 Perpres tersebut secara tegas dinyatakan: “BPN mempunyai
            tugas melaksanakan tugas pemerintahan secara nasional, regional, dan
            sektoral.” Tugas pemerintahan bidang pertanahan yang tetap bersi-
            fat vertikal semakin dikukuhkan dengan kelahiran PP No. 38
            Tahun 2007. Berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007, yang dilimpahkan
            kepada daerah masih terbatas pada 9 urusan sebagaimana telah
            dikemukakan dalam Keppres No. 34 Tahun 2003. Itupun dengan
            catatan bahwa khusus ijin membuka hutan tetap bersifat
            medebewind. Dalam pada  itu, dalam hal kewenangan pertanahan
            akal sehat masyarakat bergerak menuju ketetapan hati untuk semen-
            tara masih tetap menginginkan bidang pertanahan sebagai ke-
            giatan pemerintah yang bersifat vertikal. 51

                  atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan
                  daerah dan/atau pemerintahan desa
                (5) Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar
                  urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah
                  dapat:
                  a. menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan;
                  b.melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku
                    wakil Pemerintah; atau
                  c. menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau
                    pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
                51  Secara singkat, kronologi dinamika kewenangan pertanahan pasca reformasi
            adalah sebagai berikut. Pertama, kelahiran UU 22 Tahun 1999 sebagai produk
            hukum yang lahir dalam suasana eforia sebagian dari substansinya dipandang
            menerobos prinsip dan  koridor Negara Kesaatua Republik Indonesia (NKRI).
            Kedua, UU No. 22 Tahun 1999 direspons oleh otoritas pertanahan dengan sikap
            hati-hati. Dalam pada itulah diinisasi oleh BPN ditetapkannya Keppres No. 10
            Tahun 2001 yang menyatakan: “Sebelum ditetapkan Peraturan yang baru berdasarkan

            98
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116