Page 107 - Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono

Oloan Sitorus & Taufik N. Huda

Pada pemerintahan yang makin demokratis, akomodasi ter-
hadap aspirasi masyarakat, termasuk masyarakat profesi memang
cenderung semakin tinggi, namun demikian dalam bidang perta-
nahan seyogianyalah pengakomodasian itu tetap dapat menun-
jukkan peran negara yang jelas. Apalagi dalam tindakan jual beli
tanah misalnya, yang dalam sistem Hukum Tanah kita sekarang
ini masih menggunakan logika adat, yakni sebagai tindakan
pemindahan hak dari penjual kepada pembeli. Dalam pada itu,
maka akta jula beli tanah yang dibuat PPAT itulah secara hukum
yang menjadi bukti terjadinya perbuatan hukum pemindahan hak.

Pendampingan Penegakan Hukum Agraria
Pendampingan penegakan Hukum Agraria yang sangat berse-
jarah dalam perkembangan Hukum Agraria memasuki abad XXI
dilakukan Prof. Boedi Harsono melalui pandangan hukumnya
terhadap pentingnya untuk mempertahankan kewenangan perta-
nahan agar tetap bersifat vertikal. Tegasnya, di tengah-tengah arus
globalisasi yang terus bergulir, kewenangan pertanahan
seyogianyalah tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Oleh

membedakan gejala-gejala perjanjian baku yang terdapat di masyarakat ke dalam 4
(empat) jenis, yaitu: (a) perjanjian baku sepihak yaitu perjanjian yang isinya
ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu (dalam
kepustakaan Barat disebut perjanjian adhesi; (b) perjanjian baku timbal balik yakni
perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh kedua belah pihak, misalnya perjanjian
baku yang pihak-pihaknya terdiri atas pihak majikan (kreditur) dan pihak lainnya
buruh (debitur); (c) perjanjian baku yang ditetapkan Pemerintah yaitu perjanjian
baku yang isinya ditentukan Pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum
tertentu, misalnya perjanjian-perjanjian yang mempunyai objek hak-hak atas tanah;
(d) perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat yaitu
perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk
memenuhi permintaan bantuan dari anggota masyarakat.

94