Page 102 - Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono

Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria ....

huruf f UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menya-
takan: “Notaris berwenang pula: “…. membuat akta yang berkaitan
dengan pertanahan”, Pusat Studi Hukum Agraria yang dipimpin-
41
nya menyelenggarakan diskusi tanggal 13 Oktober 2004. Diskusi
yang dihadiri pejabat Departemen Kehakiman dan HAM, pejabat

negeri Belanda yang berwenang membuat aktanya adalah notaris sebagaimana diatur
dalam Burgerlijk Wetboek Belanda; sedangkan di Hindia Belanda yang berwenang
adalah Overschrijvings Ambtenaar menurut Overschrijvings Ordonnantie 1834.
Perhatikan Boedi Harsono, op. cit, hlm. XLIV.
41 Perhatikan Boedi Harsono, op. cit., hlm XLV, yang menunjukkan berbagai
tafsir dan pandangan yang muncul dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Pusat
Studi Hukum Agraria Fak. Hukum Usakti pada tanggal 13 Oktober 2004. Tafsir
dari Pejabat Pimpinan Departemen Kehakiman dan HAM adalah bahwa dengan
adanya ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 Tahun 2004,
kewenangan pembuatan akta pemindahan hak atas tanah, pemindahan hak atas Satuan
Rumah Susun serta akta pemberian Hak Tanggungan, yang menurut UU No. 16
Tahun 1985 dan UU No. 4 Tahun 1996 serta PP No. 24 Tahun 1997, merupakan
tugas khas PPAT, telah berpindah kepada notaris (Lex posterior derogat legi
priori), atas pertimbangan bahwa memang demikianlah maksud pembuat UU No.
30 Tahun 2004. Namun pihak lain berpendapat bahwa apa yang dikemukakan itu
bukan tafsir resmi pembuat UU karena UU No. 30 Tahun 2004 sendiri sama
sekali tidak memberikan penjelasan bahwa demikianlah maksud ketentuan Pasal 15
tersebut. Deputi Bidang Informasi BPN – dalam diskusi itu – berpendapat bahwa
Pasal 15 di atas tidak membawa perubahan pada tugas kewenangan PPAT yang
khas dan khusus dalam pembuatan akta-akta tanah, sebagaimana yang ditentukan
dalam kedua UU dan PP tersebut. Para pejabat BPN pun hanya berwenang
mendaftar akta-akta yang dibuat oleh PPAT. Wakil IPPAT berpendapat,
diperlukan masa transisi dan selama belum ada ketegasan mengenai maksud Pasal 15
tersebut, para notaris PPAT tetap melaksanakan tugas kewenangan masing-masing,
seperti sebelum adanya UU No. 30 Tahun 2004. Wakil Asosiasi PPAT Indo-
nesia (ASPPATI) berpendapat bahwa pembuatan akta-akta tanah yang
dimaksudkan adalah tugas kewenangan khusus dan khas para PPAT, dan merupakan
perkecualian yang dimaksudkan dalam Pasal 15 ayat (1). Artinya, tidak beralih
kepada notaris, dan tetap pada PPAT, berdasarkan ketentuan akhir kalimat Pasal 15

89