Page 103 - Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono

Oloan Sitorus & Taufik N. Huda

BPN, dan asosiasi profesi (IPPAT dan ASPPAT-Indonesia) menyim-
pulkan: pertama, Pasal 15 UU No. 30 Tahun 2004 tidak mengadakan
perubahan pada tugas kewenangan PPAT, sedang kewenangan
notaris dalam pembuatan akta-akta tanah terbatas pada perbuatan-
perbuatan hukum mengenai tanah yang bukan perbuatan-perbu-
atan hukum yang dimaksudkan dalam UU No. 16 Tahun 1985,
UU No. 4 Tahun 1996, dan PP No. 24 Tahun 1997); kedua, Pasal 17
tidak meniadakan, bahkan sebaliknya mengukuhkan eksistensi
jabatan PPAT. Notaris tetap boleh merangkap PPAT, dengan wila-
yah kerja Kabupaten/Kota di lingkup provinsi wilayah kerjanya,
dan berkantor di tempat yang sama. Notaris tidak otomatis menjadi
PPAT, melainkan melalui prosedur khusus bagi pengangkatan
PPAT oleh Kepala BPN.
Pencerahan dalam kesimpulan diskusi di atas menjadi sangat
otoritatif oleh karena kiranya dapat dikatakan bahwa Pusat Studi
Hukum Agraria Fakultas Hukum Usakti memang identik pula
dengan Prof. Boedi Harsono. Apa yang dikemukakan dalam dis-
kusi di atas, selaras dengan pandangan-pandangan Prof. Boedi
Harsono sebelumnya, yang menyatakan bahwa PPAT adalah
pembantu Kepala Kantor Pertanahan. Bagi Prof. Boedi Harsono,
pembuatan Akta Tanah hanya merupakan kewenangan Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang pada hakikatnya sebagai
pembantu Kepala Kantor Pertanahan, dalam pendaftaran tanah,
dalam hal ini pendaftaran peralihan hak atas tanah (Pasal 6 ayat
(2) PP 24 Tahun 1997). Prof. Boedi Harsono menyatakan, sesung-

ayat (1) tersebut. Oleh karena itu, yang merupakan kewenangan notaris adalah
terbatas pada pembuatan akta-akta yang membuktikan perbuatan-perbuatan hukum
mengenai tanah, yang bukan perbuatan-perbuatan hukum yang dimaksudkan dalam
UU No. 16 Tahun 1985, UU No. 4 Tahun 1996 dan PP No. 24 Tahun 1997.

90