Page 99 - Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono
P. 99
Oloan Sitorus & Taufik N. Huda
pada tahun 1985. Sampai akhir hayatnya Prof. Boedi Harsono
memimpin Pusat Studi Hukum Agraria Fakultas Hukum Usakti. 38
Di bawah kepemimpinan Prof. Boedi Harsono, pusat studi ini
berkembang dan menjadi, “sparring partner” Badan Pertanahan
Nasional R.I. Tidak sedikit kerja sama yang dilakukan dengan
otoritas pertanahan tersebut. Selain dengan Badan Pertanahan
Nasional R.I., pusat studi ini menjalin kerjasama dengan perguruan
tinggi, dan organisasi profesi (dalam hal ini organisasi profesi
Pejabat Pembuat Akta Tanah). Keahlian dan integritas Boedi Har-
sono sangat pekat mewarnai Fakultas Hukum Usakti, sehingga
pada tahun 1990 Senat Fakultas Hukum Usakti menyetujui Hukum
Agraria sebagai bidang yang diunggulkan dan menjadi warna
atau ciri bagi lulusan Fakultas Hukum Usakti.
Keputusan itu diemban oleh Pusat Studi Hukum Agraria
Usakti dengan melakukan berbagai penelitian, Seminar/Pertemu-
an Ilmiah/Keikutsertaan dalam penyusunan dan perumusan
peraturan perundang-undangan, pengabdian pada masyarakat,
dan juga pendididikan dan pelatihan. Diantara kegiatan itu, ke-
giatan ilmiah yang tampaknya juga dimaksudkan untuk
38 Perhatikan http://www.trisakti.ac.id/fh/?page=about&sw= sejarah,
Diakses 2 April 2012, Pusat Studi Hukum Agraria adalah satuan penunjang kegiatan
akademik yang terdiri atas sekelompok tenaga pengajar dan peneliti, dalam mendalami,
mengembangkan dan membina Hukum Agraria serta penyebarluasan
pemanfaatannya kepada masyarakat. Dalam mewujudkan misinya, PUSAT STUDI
HUKUM AGRARIA FAKULTAS HUKUM USAKTI melakukan
kegiatan: (a) penelitian dan pengkajian Hukum Agraria serta pemberian bantuan
dalam pengembangannya kepada pihak-pihak yang memerlukan; (b) meningkatkan
kepakaran tenaga pengajar dan peneliti yang menjadi anggotanya; (c)
mengembangkan kurikulum dan silabus kelompok mata kuliah Hukum Agraria;
(d) menyebarluaskan hasil kegiatannya melalui penataran, pelatihan, dan pertemuan
ilmiah serta publikasi melalui media massa dan penerbitan.
86

