Page 104 - Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono

Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria ....

guhnya istilah ‘dibantu’ tidak perlu merisaukan para PPAT, sebab
makna ‘Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT’ dalam hal
ini lebih kurang seperti makna yang tersirat dalam pengertian
bahwa ‘Presiden dibantu oleh Menteri’ dalam penyelenggaraan
pemerintahan. Ditegaskan bahwa tugas membantu Kepala Kantor
Pertanahan harus diartikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan
pendaftaran tanah yang dalam Pasal 6 ayat (1) ditugaskan kepada
Kepala Kantor Pertanahan. Dalam pada itulah, maka PPAT adalah
Pejabat Tata Usaha Negara, karena tugasnya di bidang pendaftaran
tanah yang merupakan kegiatan di bidang eksekutif/tata usaha
Negara. 42
Sekali lagi, bagi Prof. Boedi Harsono ketentuan Pasal 15 ayat
(2) f UU No. 30 Tahun 2004, justru semakin menegaskan kewe-
nangan dari notaris, yakni bahwa notaris berwenang membuat
akta yang berkaitan dengan pertanahan, tetapi bukan kewenangan
43
yang diberikan kepada PPAT. Pandangan Prof Boedi Harsono
ini dikuatkan oleh ketentuan lain dari UU Jabatan Notaris tersebut,
yakni Pasal 17 huruf g yang bermakna bahwa notaris dapat
merangkap jabatan sebagai PPAT. Dalam pada itu, apabila notaris
merangkap jabatan sebagai PPAT, maka ketika membuat akta
tanah, ia bertindak sebagai PPAT. Dan, agar notaris dapat merang-
kap jabatan PPAT, ia harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan
sebagai PPAT, yang antara lain, harus lulus dari ujian yang dise-
lenggarakan oleh otoritas pertanahan.
Perlu ditambahkan pula, berdasarkan analisis semantik
terhadap Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Jabatan Notaris, yang menya-
takan bahwa notaris berwenang pula membuat ‘akta yang ber-

42 Boedi Harsono, hlm. 484-485
43 Perhatikan Renvoi No. 1.109 Juni 2012, hlm. 9.

91