Page 108 - Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono
P. 108
Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria ....
karena itu, Prof. Boedi Harsono sebagai kuasa dari Asosiasi PPAT
Indonesia (ASPPATI) mengajukan permohonan kepada Mahka-
mah Konstitusi untuk menguji-materi ketentuan Pasal 11 ayat (2)
UU No. 22 Tahun 1999 yang telah mengotonomikan bidang
46
pertanahan kepada Pemerintah Daerah. ASPPATI berpandangan
bahwa pelaksanaan Pasal 11 ayat (2) UU No. 22 Tahun 1999 di
atas akan mengakibatkan daerah mempunyai kewenangan yang
luas di bidang pertanahan itu yang dikhawatirkan akan mengha-
puskan Hukum Tanah yang bersifat nasional. Ketentuan Pasal 11
ayat (2) UU tersebut dipandang bertentangan dengan Pasal 33
ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara.
Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 009/PUU-I/
2003 dinyatakan bahwa oleh karena dalam praktiknya bidang
pertanahan belum diotonomikan, sehingga Pasal 11 ayat (2) UU
46 Pasal 11 ayat (2) UU No. 22 Tahun 1999 menyatakan: “Bidang pemeritnahan
yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, meliputi pekerjaan
umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industry
dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan
tenaga kerja.” Selanjuntya, Penjelasannya menyatakan: “Dengan diberlakukannya
undang-undang ini, pada dasarnya seluruh kewenangan sudah berada pada Daerah
Kabupaten dan Daerah Kota. Oleh karena itu penyerahan kewenangan tidak perlu
dilakukan secara aktif, tetapi dilakukan melalui pengakuan oleh Pemerintah. Namun,
Pasal 8 ayat (1) menentukan: “kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada
daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan
pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia, sesuai kewenangan
yang diserahkan tersebut.” Namun kenyataannya, tugas pemerintahan di bidang
pertanahan pertanahan belum pernah dilakukan penyerahan dan pengalihan yang
dimaksudkan dalam Pasal 8 ayat (1) di atas. Yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) di
atas di kalangan administrasi negara dikenal sebagai P3D (prasana, pembiayaan,
personalia, dan dokumen).
95
