Page 110 - Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono
P. 110
Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria ....
Tafsir Prof. Boedi Harsono terhadap Pasal 10, 13, dan 14 UU
No. 32 Tahun 2004 menunjukkan bahwa tugas pertanahan adalah
urusan yang bersifat wajib, yang bentuknya tugas pembantuan. 49
Kalau dicermati ketentuan-ketentuan di atas, bidang pertanahan
memang bukan urusan pemerintahan yang menjadi urusan Peme-
rintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) UU
No. 32 Tahun 2004 (politik luar negeri, pertahanan, keamanan,
yusitisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama). Namun, bidang
pertanahan tetaplah urusan Pemerintah Pusat sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 10 ayat (5) UU No. 32 Tahun 2004. 50
daripada itu, UU tersebut disinyalir merusak sendi-sendi negara kesatuan RI,
seperti direduksinya fungsi laut sebagai pemersatu wilayah menjadi laut yang ter-
”kavling-kavling”.
49 Boedi Harsono, hlm. XLIII.
50 Pasal 10 UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan:
(1) Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-
Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.
(2)Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah
menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
(3)Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. politik luar negeri;
b. pertahanan;
c. keamanan;
d. yustisi;
e. moneter dan fiskal nasional; dan
f. agama.
(4)Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat
melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah
97
