Page 109 - Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono

Oloan Sitorus & Taufik N. Huda

No. 22 Tahun 1999 tidak menimbulkan pengaruh langsung kepada
pemohon (ASPATI) karena tidak terjadi perubahan sama sekali
dalam Hukum Pertanahan, khususnya yang berkenaan dengan
kepentingan pemohon sebagai PPAT. Oleh karena para pemohon
tidak dirugikan kepentingannya, maka kekhawatiran para
pemohon terlalu dini atau premature, apalagi UU No. 22 Tahun
1999 akan dilakukan perubahan, termasuk Pasal 11 ayat (2).
Dengan pertimbangan di atas, permohonan uji materi tersebut tidak
dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), bukan ditolak. Namun
demikian, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa materi permo-
honan para pemohon layak mendapat perhatian yang serius dari
pembuat undang-undang dalam penyempurnaan UU No. 22
Tahun 1999.
UU No. 22 Tahun 1999 telah diganti dengan UU No. 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan lingkup kewenangan
Daerah Otonom yang berbeda dengan rumusan Pasal 11 UU No.
22 Tahun 1999. Prof. Boedi Harsono menyatakan: “Terbukti, bahwa
apa yang diharapkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut terlak-
sana, dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004, mengganti UU 22/1999 dan mengubah ketentuan Pasal 11
47
ayat (2).” Perjuangan Prof. Boedi Harsono menjadi kuasa ASPPATI
menegakkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 2
UUPA secara tidak langsung sesungguhnya membuahkan hasil,
karena berhasil mengundang Mahkamah Konstitusi memberikan
penilaian terhadap Pasal 11 ayat (2) UU No. 22 Tahun 1999 yang
sangat “federal” dan liberal tersebut. 48

47 Boedi Harsono, hlm. XLII.
48 Beberapa pengamat mengatakan bahwa UU No. 22 Tahun 1999 sangat
liberal, bahkan lebih liberal daripada negara asal liberalisme itu sendiri. Lebih

96