Page 106 - Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono
P. 106
Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria ....
15 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2004.
Keberadaan PPAT sebagai ‘pembantu Kepala Kantor
Pertanahan’ atau ’bagian dari organ BPN RI’ inilah yang membe-
rikan legitimasi pencetakan blangko akta PPAT selama ini
dibebankan pada anggaran Negara (APBN). Sebaliknya, dengan
pencetakan blangko akta PPAT atas biaya Negara, semakin diku-
kuhkan pula kedudukan PPAT sebagai pembantu Kepala Kantor
Pertanahan atau bagian dari organ BPN RI. Namun, dalam per-
kembangan terakhir ada ikhtiar untuk tidak lagi menggunakan
anggaran negara bagi pencetakan blangko akta PPAT, melainkan
cukup dibuat oleh PPAT itu sendiri. Hal ini diakibatkan oleh
banyaknya keluhan PPAT (yang dirangkap notaris) terhadap
ketidaklancaran pendistribusian akta PPAT tersebut dalam
praktiknya.
Seyogianya, solusi yang ditempuh tetap mengingat kedu-
dukan PPAT sebagai pembantu Kepala Kantor Pertanahan atau
bagian dari organ BPN RI. Kalaupun, blangko akta diserahkan
pembuatannya kepada PPAT itu sendiri, kiranya otoritas per-
tanahan dalam hal ini BPN Pusat tetap memberikan aturan hukum
(atau setidaknya aturan kebijakan) sebagai koridor terhadap bentuk
blangko akta PPAT, sehingga dalam perspektif hukum akta tanah
yang dibuat oleh PPAT untuk membuktikan dilakukannya ke-8
perbuatan hukum yang ditentukan dalam Pasal 2 PP No. 37 Tahun
1998 di atas pada hakikatnya merupakan akta yang membuktikan
adanya perbuatan hukum dalam bentuk perjanjian baku yang
ditetapkan oleh Pemerintah. 45
45 Perhatikan Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Baku (Standard),
Perkembangannya di Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas
Sumatera Utara, Medan, pada tanggal 30 Agustus 1980, 1980, hlm. 8-9, yang
93
