Page 101 - Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono

Oloan Sitorus & Taufik N. Huda

persamaan dalam hal pentingnya logika dan sistem Hukum Agra-
ria yang khas dalam memandang persoalan Hukum Agraria.
Sebagai Kepala Pusat Studi Hukum Agraria Fakultas Hukum
Usakti, Prof. Boedi Harsono terus berproses “memimpin” dunia-
pikir Hukum Agraria Indonesia dengan memberikan berbagai
pencerahan sampai memasuki Abad 21. Ketika muncul tafsir dan
40
pandangan yang berbeda terhadap makna dari Pasal 15 ayat (2)

40 Perbedaan pandangan terhadap Pasal 15 ayat (2) huruf f UU No. 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, mungkin juga karena di dalam proses
penyusunan UU tersebut di DPR RI memang ada fraksi-fraksi yang secara terang-
terangan mengusulkan agar notaris juga diperkenankan membuat akta tanah yang
dibuat oleh PPAT. Di dalam pendapat akhir terhadap RUU Inisiatif anggota
DPR RI tentang Jabatan Notaris ini tercatat bahwa pandangan Fraksi Partai
Persatuan Pembangunan dan Fraksi Reformasi bersikap agar notaris mengambil
alih kewenangan PPAT menjadi kewenangan notaris. Lebih jelas Fraksi Persatuan
Pembangunan (disampaikan oleh Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin) mendesak
Pemerintah agar segera meninjau kembali Peraturan Pemerintah yang mengatur
PPAT dengan tidak mewajibkan notaris (membuat akta PPAT: tafsir penulis),
sehingga notaris masih memerlukan pengangkatan khusus dari instansi lain untuk
jabatan PPAT. Selanjutnya, Fraksi Reformasi (disampaikan oleh Suminto
Martono, S.H.), antara lain, menyatakan pembentukan Badan Sertifikasi Notaris
merupakan momentum untuk menyatukan pembinaan Notaris dan PPAT dalam
suatu lembaga yang kredibel. Selain itu, dapat dijadikan kerangka acuan untuk
mengatasi kendala birokrasi dari Departemen Kehakiman dan HAM serta Badan
Pertanahan Nasional guna mengintegrasikan dua jabatan (Notaris dan PPAT)
dalam satu jabatan yaitu Notaris. Perhatikan Hadi Setia Tunggal, Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Jabatan Notaris, Penerbit Harvarindo, Jakarta, 2007,
hlm. 9 dan 24. Bagi penulis menarik untuk meneliti lebih jauh, mengapa ada usulan
fraksi di DPR RI yang sesungguhnya ahistoris tersebut. Apakah usulan ahistoris
itu sekedar perbedaan pandangan yang dikarenakan perbedaan sikap ataukah ada hal
lain yang mungkin lebih bersifat “transaksional”? Sebagaimana diketahui, dalam
sejarah pendaftaran tanah di Indonesia, notaris di Hindia Belanda berbeda dengan
notaris di Belanda. Notaris di Hindia Belanda tidak berwenang membuat akta
pemindahan hak atas tanah-tanah hak barat dan akta pemberian Hypotheek. Di

88