Page 105 - Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono

Oloan Sitorus & Taufik N. Huda

kaitan dengan akta pertanahan’, maka pandangan Prof. Boedi
Harsono di atas dapat dipertanggungjawabkan. Bukankah sudah
merupakan kelaziman dalam bahasa perundang-undangan, jika
dikatakan, “akta yang berkaitan dengan pertanahan”, justru arti-
nya bukan akta tanah itu sendiri. Sama halnya dengan “peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanahan”, berarti
yang dimaksudkan bukan peraturan pertanahan, melainkan
peraturan lainnya yang berkaitan dengan pertanahan, seperti pera-
turan kehutanan, tata ruang, pertambangan, dan lain sebagainya.
Dalam pada itu, wewenang notaris yang dimaksud dalam Pasal
15 ayat (2) huruf f UU Jabatan Notaris, bukanlah meliputi pem-
buatan akta tanah, yang menjadi kewenangan PPAT, seperti telah
didasarkan pada UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun
dan UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dan dija-
barkan dalam PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat
44
Pembuat Akta Tanah. Berdasarkan Pasal 2 PP No. 37 Tahun
1998, akta tanah yang menjadi kewenangan PPAT adalah akta
akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu,
yakni: (1) Jual beli; (2) tukar menukar; (3) Hibah; (4) Pemasukan ke
dalam perusahaan (inbreng); (5) Pembagian hak bersama; (6)
Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
(7) Pemberian Hak Tanggungan; dan (8) Pemberian kuasa membe-
bankan Hak Tanggungan. Pembuatan ke-8 akta tanah itu adalah
kewenangan PPAT sebagai bagian dari organ BPN RI yang turut
melakukan tugas pendaftaran tanah, dalam hal ini pendaftaran
peralihan hak atas tanah. Tegasnya, kewenangan pembuatan ke-8
akta tersebut-lah yang disebut sebagai akta tanah, bukan ‘akta yang
berkaitan dengan pertanahan’ sebagaimana disebut dalam Pasal

44 Ibid, dan perhatikan juga Renvoi No. 1.49.V. hlm. 18.

92