Page 94 - Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono
P. 94

Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria ....

               pengaturannya termasuk dalam bidang Hukum Agraria atau
               bidang hukum lain. Bagi negara kita, hal itu masih penting, teru-
               tama karena masih berlangsungnya dualisme dalam Hukum
               Perdata kita. Misalnya, dalam hal usaha memperoleh tanah. Kalau
               para pihak baru sampai pada kesepakatan bahwa pemilik tanah
               bersedia menjual tanah miliknya dan pihak yang memerlukan
               tanah bersedia membelinya dengan harga yang disetujui bersama,
               maka perbuatan tersebut tidak termasuk dalam bidang Hukum
               Agraria, walaupun mengenai tanah, karena belum sampai pada
               tahap berpindahnya hak atas tanah yang bersangkutan kepada
               pembeli. Pengaturannya termasuk dalam bidang Hukum Perjanjian.
               Tetapi kalau sudah sampai pada perbuatan hukum pemindahan
               haknya pengaturannya termasuk dalam bidang Hukum Agraria,
               yang sejak berlakunya UUPA sudah diunifikasikan. 31
                   Sistematika Hukum Agraria sebagai lembaga hukum dan
               hubungan hukum konkrit di atas kiranya juga bermanfaat sebagai
               kerangka dalam penyusunan silabus Mata Kuliah Hukum Agraria.
               Dengan pengertian bahwa studi dan pemberian pelajaran Hukum
               Agraria bukan hanya meliputi isi peraturan-peraturannya,
               melainkan perlu mencakup juga konsepsi (falsafah: penulis) yang
               melandasi, asas-asas, dan sejarah perkembangannya, demikian
               juga relevansinya dengan kebutuhan masyarakat (pembangunan)
               dan hal-hal yang bersangkutan dengan pelaksanaannya dalam
                     32
               praktik.  Kalau setiap silabus yang dibangun konsisten dengan
               sistematika hak penguasaan sebagaimana dikembangkan oleh
               Boedi Harsono, akan tampak jelas bahwa materi Hukum Agraria
               yang akan dikembangkan memiliki kekhasan tersendiri.


                   31  Ibid, hlm 14.
                   32  Ibid.

                                                                    81
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99