Page 93 - Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono

Oloan Sitorus & Taufik N. Huda

tanah yang merupakan hubungan hukum (konkrit) pemenuhan
‘the dinamic function’nya. 29
Lebih lanjut Boedi Harsono menyatakan bahwa berpangkal
pada penggolongan dalam 2 (dua) kelompok di atas, peraturan-
peraturan Hukum Agraria dapat dipelajari dan disusun dengan
urutan sebagai berikut: Pertama, peraturan-peraturan yang terma-
suk golongan ‘het grondenrecht in rust’ menetapkan dan mengatur:
(a) macam-macam hak dalam Hukum Agraria yang bersangkutan;
(b) isi tiap macam hak tersebut, berupa wewenang-wewenang,
kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan yang bersumber
pada hak yang bersangkutan; (c) hal-hal mengenai subyeknya,
siapa yang boleh mempunyai hak tersebut; dan (d) hal-hal menge-
nai tanah (obyek) yang dihaki. Kedua, peraturan-peraturan yang
termasuk golongan ‘het grondenrecht in beweging’ mengatur: (a) hal-
hal mengenai terjadinya hak tersebut; (b) hal-hal mengenai pembe-
banan hak tersebut dengan hak-hak lain; (c) hal-hal mengenai
berpindahnya hak tersebut kepada subyek lain; (d) hal-hal menge-
nai hapusnya hak tersebut; dan (e) hal-hal mengenai pemberian
tanda buktinya. 30
Dengan menggunakan sistematika tersebut, peraturan-
peraturan Hukum Agraria dapat dipelajari sebagai satu sistem,
yang dibangun berdasarkan sistem Hukum Agraria Adat. Manfaat
lainnya adalah, bahwa sistematika tersebut dapat digunakan untuk
menentukan apakah suatu perbuatan hukum mengenai tanah

29 Boedi Harsono, Hukum Agraria Nasional dalam Pendidikan Tinggi Hukum
di Indonesia dan Pembangunan Nasional, Pidato Pengukuhan dalam jabatan Guru
Besar Tetap Mata Pelajaran Hukum Agraria pada Fakultas Hukum Universitas
Trisakti, Jakarta tanggal 23 September 1987, 1987, hlm. 12-13.
30 Ibid, hlm. 13.

80