Page 89 - Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono

Oloan Sitorus & Taufik N. Huda

disebabkan pemberlakuan UUPA itu dengan menerbitkan Kepu-
tusan Dewan Guru Besar FHPM UI tanggal 9 September 1962 yang
memutuskan untuk mengadakan mata kuliah baru bagi studi
Hukum Tanah yang baru, yang diberi nama Mata Kuliah Hukum
Agraria. Boedi Harsono diberi tanggungjawab untuk menyusun
silabus dan mengelolanya. Mata kuliah baru ini, yang mulai disa-
jikan pada tanggal 1 Oktober 1962 dikelola dan dikembangkan
menjadi suatu mata kuliah yang mandiri dalam tatanan Hukum
Indonesia. Pada tahun 1963, Mata Kuliah Hukum Agraria disajikan
juga di Fakultas Hukum Universitas Res Publika (yang kemudian
ditutup dan dibuka oleh Pemerintah menjadi Universitas Trisakti
sekarang ini). Boedi Harsono juga ditugaskan sebagai pengajar-
27
nya. Pentingnya Hukum Agraria dalam pendidikan tinggi hukum
akhirnya diakomodasi oleh otoritas pendidikan.
Pada tahun 1972 ditetapkan Keputusan Menteri Mendidikan
dan Kebudayaan No. 0198/U/1972 tentang Pedoman mengenai
Kurikulum Minimal Fakultas Hukum Negeri dan Swasta. Di dalam
keputusan ini antara lain dinyatakan bahwa kurikulum minimal
tingkat sarjana dapat ditempuh melalui 2 (dua) program, yaitu
Program Umum dan Program Spesialisasi. Pada Program Spesiali-
sasi, antara lain, Hukum Agraria merupakan Mata Kuliah Pilihan.
Pentingnya Hukum Agraria pada studi ilmu hukum pada pendi-
dikan tinggi hukum dipandang semakin kuat. Hal itu dapat
dicermati dari Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Departeman Pendidikan dan Kebudayaan No. 30/DJ/Kep/1983
tanggal 27 April 1983 tentang Kurikulum Inti Program Pendidikan
Sarjana Bidang Hukum. Di dalam Kurikulum Inti, Mata Kuliah
Hukum Agraria tetap ada dan dimasukkan dalam kelompok Mata

27 KPPAP dan ASPPAT Indonesia, op. cit, hlm. 21.

76