Page 87 - Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono
P. 87

Oloan Sitorus & Taufik N. Huda

            fungsinya yang kedua itulah hukum digunakan sebagai instrumen
            perubahan sosial. Berbagai perubahan yang diinginkan pada
            UUPA meliputi, antara lain: ketimpangan penguasaan dan
            pemilikan tanah menuju keadilan penguasaan dan pemilikan
            tanah, penguasaan dan pemilikan tanah yang ekstraktif menuju
            penguasaan dan pemilikan tanah yang representatif, hubungan
            negara dengan tanah yang bersifat privat dan korporat menjadi
            publik dan ‘mensejahterahkan rakyat’.
                Lebih lanjut, Mata Kuliah Hukum Tata Negara dan Hukum
            Tata Usaha Negara akan diberikan kompetensi tentang fungsi ber-
            bagai organ negara dan bagaimana berbagai organ negara itu
            melaksanakan tugasnya. Khusus pada Mata Kuliah Hukum Tata
            Negara juga diberikan kompetensi untuk memahami arti, jenis,
            dan fungsi dari berbagai aturan perundang-undangan. Oleh
            karena itu, dapat dibayangkan bahwa berbagai kompetensi di atas
            secara berarti akan memberikan bekal bagi Boedi Harsono untuk
            menyusun materi RUU UUPA.

            Menciptakan Mata Kuliah Baru: Hukum Agraria
                Berlakunya UUPA sebagai dasar unifikasi Hukum Agraria/
            Hukum Tanah membawa perubahan bagi kehidupan berbangsa
            dan bernegara, termasuk dalam hubungannya dengan wargane-
                                            25
            gara dan badan-badan hukum negara.  Watak nasionalisme yang
            pekat dalam UUPA memimpikan politik agraria yang ingin menja-




            pada Penjelasan Umum mengenai tujuan UUPA, yaitu di antaranya, meletakkan
            dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat
            untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat,
            terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.
                25  KPPAP dan ASPPAT Indonesia, op. cit, hlm. 20

            74
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92