Page 82 - Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono

Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria ....

sehingga pada tanggal 14 September 1960 DPR GR dengan suara
bulat menerima baik Rancangan UUPA tersebut. Selanjutnya, pada
tanggal 24 September 1960 (hari Sabtu), RUUPA disahkan oleh
Presiden Soekarno menjadi Undang-undang No. 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang selanjutnya
lebih dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). 18
UUPA diundangkan dalam Lembaran Negara tahun 1960 No. 104,
sedangkan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran
Negara No. 2043. 19
Peran Boedi Harsono dalam proses penyusunan Rancangan
UUPA, secara padat dinyatakan sebagai berikut: “Selaku Kepala

(Oloan Sitorus, Dalu Agung Darmawan, Fauzan Ramon, dan Nora Harahap)
dengan Bapak Prof. Boedi Harsono, tanggal 1 November 2007 yang menyatakan:
“Tidak ada pergulatan yang berarti dalam penyusunan UUPA. Yang menjadi
permasalahan pada saat itu adalah situasi politik yang belum stabil dimana dasar
negara Indonesia adalah Pancasila, namun masih ada keinginan dari golongan-golongan
tertentu untuk menggantikannya dengan Piagam Jakarta. Untuk dapat mengatasi
reaksi dari golongan-golongan yang menginginkan Piagam Jakarta, solusi yang diambil
adalah merumuskan sila-sila Pancasila (rumusan Pancasila) saja pada UUPA, bukan
sebutan Pancasila secara langsung.”
18 Menarik untuk mencermati konsiderans ‘berpendapat (huruf) c’ UUPA,
yang menyatakan: “bahwa hukum agraria nasional itu harus mewujudkan penjelmaan
dari pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan
dan Keadilan Sosial, sebagai azas kerokhanian Negara dan cita-cita Bangsa, seperti
yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.” Rumusan Pancasila
seperti itu, adalah rumusan dalam Pembukaan Konstitusi RIS dan UUDS 1950,
sedangkan rumusan Pancasila berdasarkan Pembukaan UUD 1945 adalah: “ke-
Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia
dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.” Menjadi menarik oleh karena, pada tahun 1960, ketika UUPA
ditetapkan, konstitusi yang berlaku adalah UUD 1945.
19 Ibid, hlm. 132.

69