Page 80 - Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono

Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria ....

kungan Departemen Agraria menurut bidangnya masing-masing,
14
dengan arahan dan pimpinan langsung Menteri Agraria. Dari
segi substansi RUU yang akan disusun juga kiranya telah meng-
kristal sejak apa yang akan menjadi Rancangan UUPA ini, sehingga
yang dilakukan hanyalah bersifat penyempurnaan dan penye-
suaian dengan perkembangan konstelasi politik nasional.
“Rancangan Sadjarwo” ini telah disusun berdasarkan UUD
1945 dan Manifesto Politik R.I. (yaitu Pidato Presiden Soekarno
pada tanggal 17 Agustus 1959, sehingga RUU “Rancangan Sadjar-
wo” ini lebih sempurna dan lebih lengkap. “Rancangan Sadjarwo”
ini disetujui oleh Kabinet-Inti dalam sidangnya tanggal 22 Juli 1960
dan oleh Kabinet Pleno dalam sidang tanggal 1 Agustus 1960.
Selanjutnya, dengan Amanat Presiden tanggal 1 Agustus 1960 No.
2584/HK/60, RUUPA “Rancangan Sadjarwo” itu diajukan kepada
15
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR). Kemajuan
yang berarti yang patut menjadi catatan adalah, berbeda dengan
Rancangan Soenarjo yang tidak tegas konsepsi yang melandasinya,
Rancangan Sadjarwo, secara tegas menggunakan Hukum Adat
16
sebagai dasarnya. Sikap yang demikian kiranya tepat agar UU yang
dimaksudkan akan melakukan unifikasi hukum itu tetap dibangun
sesuai dengan konsepsi, lembaga, dan sistem pengaturan Hukum
Adat sebagai hukumnya kebanyakan dari bangsa Indonesia.

14 Ibid, hlm. 130.
15 Sebagaimana diketahui berdasarkan Penpres No. 3 Tahun 1960, Presiden
Soekarno membubarkan DPR karena DPR hanya menyetujui 36 milyar rupiah
APBN dari 44 milyar yang diajukan. Selanjutnya, Presiden Soekarno mengeluarkan
Penpres No. 4 Tahun 1960 yang mengatur Susunan DPR-GR. Salah satu kewajiban
pimpinan DPR-GR adalah memberikan laporan kepada Presiden pada waktu-
waktu tertentu. Hal itu sesungguhnya menyimpang dari Pasal 5, 20, 21 UUD
1945.

67