Page 75 - Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono

Oloan Sitorus & Taufik N. Huda

menggantikan Sarimin Reksodihardjo (karena diangkat menjadi
Gubernur Nusa Tenggara). Tugas PAJ yang hampir sama dengan
PAY belum banyak yang dapat diwujudkan oleh karena Ketua
dan Wakil Ketuanya sering mendapat tugas-tugas khusus dari
Pemerintah. Berkaitan dengan persoalan tanah untuk pertanian
kecil (rakyat), PAJ menyimpulkan agar: (1) diadakan batas mini-
mum sebagai ide yaitu 2 Ha dan hubungan pembatasan minimum
tersebut dengan Hukum Adat, terutama Hukum Waris, perlu
diadakan lebih lanjut; (2) ditentukan pembatasan minimum 25 Ha
untuk satu keluarga “Panitia Agraria Yogya” (PAY); (3) tanah untuk
pertanian kecil hanya dapat dimiliki oleh penduduk Warga Negara
Indonesia (WNI), baik “asli” maupun “bukan asli”, sedangkan
Badan Hukum tidak diberikan kesempatan untuk memilikinya;
(4) bagi pertanian kecil diterima bangunan-bangunan hukum: Hak
Milik, Hak Usaha, Hak Sewa, dan Hak Pakai; (5) Hak Ulayat dise-
tujui untuk diatur oleh atau kuasa undang-undang sesuai dengan
pokok-pokok dasar negara. 8
Kalau pada tahun 1945-1955, tugas keagrariaan masih bersifat
transisional (karena masih tetap di lingkungan Departeman
(Kementerian) Dalam Negeri, maka sejak Tahun 1955 urusan
agraria menjadi tugas pemerintahan yang ditangani secara khusus
dan dipandang bersifat terpadu. Tegasnya, pada tahun 1955,
berdasarkan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1955 dibentuk
Kementerian Agraria yang berdiri sendiri, terpisah dari Kementerian
Dalam Negeri. Di dalam Keppres tersebut ditetapkan tugas
Kementerian Agraria adalah sebagai berikut: (1) mempersiapkan
pembentukan perundang-undangan agraria nasional yang sesuai
dengan ketentuan Pasal 26, 27 ayat (1) dan Pasal 38 UUD

8 Ibid, hlm. 126-126.

62