Page 73 - Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono

Oloan Sitorus & Taufik N. Huda

jawatan, anggota-anggota Komite Nasional Indonesia Pusat
5
(KNIP) yang mewakili organisasi-organisasi tani dan daerah, ahli-
ahli Hukum Adat dan wakil dari Serikat Buruh Perkebunan. 6
Komposisi keanggotaan PAY ini tampaknya ingin mencerminkan
bahwa pemikiran-pemikiran hukum yang akan digali dan diru-
muskan panitia ini adalah suatu pemikiran hukum yang kom-
prehensif yang dibangun dari aspirasi semua instansi pemerin-
tahan, dan organisasi masyarakat (baik tani maupun buruh).
PAY bertugas: (1) memberi pertimbangan kepada pemerintah
mengenai persoalan Hukum Tanah pada umumnya; (2) merancang
dasar Hukum Tanah yang memuat politik agraria negara Republik
Indonesia; (3) merancang perubahan, penggantian, pencabutan
peraturan agraria lama, baik dari sudut legislatif maupun dari
sudut praktik dan menyelidiki persoalan-persoalan lain yang
berhubungan dengan Hukum Tanah. Kalau dicermati ketiga tugas
tersebut secara lengkap, kiranya yang ingin dicapai oleh Panitia
Agraria Yogya ini, bukanlah sekedar pemikiran untuk membangun
pengaturan pertanahan, melainkan untuk mengatur keagrariaan
secara keseluruhan. Luasnya keinginan itu setidaknya tersirat dari
tugas Poin (2) dan (3) di atas. Namun demikian, tampaknya tugas
yang ditunaikan oleh PAY itu masih lebih diarahkan pada usulan
pemikiran seputar Hukum Tanah.
Di dalam laporan PAY kepada Pemangku Jabatan Presiden
Republik Indonesia (R.I.) melalui suratnya tanggal 3 Februari 1950
No. 22/PA, antara lain tampak asas-asas yang diusulkan sebagai

5 KNIP adalah komite yang mengemban tugas legislatif, sebelum terpilih
anggota legislatif.
6 Boedi Harsono, 2008, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan
Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Cetakan Keduabelas (Edisi
Revisi), Penerbit Djambatan, Jakarta. hlm. 125

60