Page 77 - Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono

Oloan Sitorus & Taufik N. Huda

memandang bahwa susunan dan cara kerja PAJ tidak dapat diha-
rapkan menyusun Rancangan Undang-undang Pokok Agraria
tersebut dalam waktu singkat, sehingga ketika dalam masa jabatan
Menteri Agraria Goenawan diterbitkan Keputusan Presiden No. 1
Tahun 1956 tanggal 14 Januari 1956 yang membubarkan PAJ dan
membentuk panitia baru yang disebut Panitia Negara Urusan Agra-
ria yang berkedudukan di Jakarta. 9 Panitia ini diketuai oleh
Soewahjo Soemodilogo (Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria)
dan beranggotakan pejabat-pejabat dari pelbagai kementerian dan
jawatan, ahli-ahli Hukum Adat, dan wakil-wakil beberapa organi-
sasi tani. Tugas utama “Panitia Soewahjo” (selanjutnya disebut PS)
ini adalah mempersiapkan rencana Undang-undang Pokok Agra-
ria yang nasional, sedapat-dapatnya dalam waktu satu tahun. 10
Pada tahun 1957, PS berhasil menyelesaikan tugasnya
menghasilkan naskah Rancangan Undang-undang Pokok
Agraria. 11 Ada 8 (delapan) pokok-pokok penting naskah Ran-
cangan Undang-undang Pokok Agraria yang dihasilkan PS ini
adalah: (1) dihapuskannya asas domein dan diakuinya Hak Ulayat
yang harus ditundukkan pada kepentingan umum (negara); (2)
digantikannya asas domein dengan Hak Kekuasaan Negara atas

9 Ibid, hlm 127-128.
10 Ibid, hlm. 128.
11 Perhatikan ibid, hlm. 129, yang menyatakan bahwa untuk membantu Panitia
Negara Urusan Agraria, dalam hal ini PS, ada Panitia Perumus yang terdiri dari
Singgih Praptodiharjdjo, Mr. Boedi Harsono, dan Mr. Herman Wiknjo Broto,
yang khusus dibentuk dan ditugasi untuk merumuskan naskah Rancangan Undang-
undang tersebut. Panitia Perumus mengusulkan nama: Undang-undang tentang
Pokok-pokok Hukum Tanah, karena pertimbangan bahwa undang-undang tersebut
merupakan undang-undang biasa yang memuat ketentuan-ketentuan pokok mengnai
bidang pertanahan. Tetapi PS menganggap nama tersebut terlalu sempit, sehingga
naman yang digunakan adalah: Undang-undang Pokok Agraria.

64