Page 72 - Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono
P. 72
Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria ....
rakyat dengan UU Darurat No. 6 Tahun 1951, penambahan
peraturan dalam pengawasan pemindahan hak atas tanah dengan
UU Darurat No. 1 Tahun 1952, penaikan besarnya canon dan cijns
dengan UU No. 78 Tahun 1957, pengaturan perjanjian bagi hasil
dengan UU No. 2 Tahun 1960, dan pengalihan tugas-tugas
wewenang agraria dengan Keppres No. 55 Tahun 1955 dan UU
No. 7 Tahun1958. 4
Keinginan untuk memiliki undang-undang yang secara tuntas
ingin menjebol hukum dan politik kolonial guna mencapai cita-
cita proklamasi, secara genuine mengejawantahkan nilai-nilai Pan-
casila sebagai falsafah negara, dan secara kuat mengemban amanat
konstitusi, ditandai dengan pembentukan “Panitia Agraria Yogya”
(PAY) pada tanggal 21 Mei 1948 berdasarkan Penetapan Presiden
No. 16 Tahun 1948. PAY diketuai oleh Sarimin Reksodihardjo
(Kepala Bagian Agraria Kementerian Dalam Negeri) dan
beranggotakan pejabat-pejabat dari berbagai kementerian dan
kewajiban kerja tersebut dapat mengakibatkan dicabutnya bagian tanah
gogolannya, bahkan dapat mengakibatkan pula dijatuhkannya sanksi pidana.
Tetap berlangsungnya cara penguasaan tanah yang berdasarkan atas stelsel
feudal itu, setelah Indonesia mendapat tentangan yang hebat, terutama dari pihak
petani yang bersangkutan. Atas tuntutan rakyat itu maka dikeluarkanlah dalam
tahun 1948 UU No. 13 Tahun 1948, yang mencabut ketentuan-ketentuan
Vorstenlanden Grondhuur Reglement (VGR) yang mengatur hak-hak konversi
tersebut.
3 Tanah partikelir hanya ada di Pulau Jawa dan di Sulawesi Selatan. Perhatikan
Sudikno Mertokusumo, Perundang-undangan Agraria Indonesia, op. cit., hlm.
36, yang menyatakan bahwa di Jawa tanah-tanah partikelir itu dibagi 2 (dua), yakni:
(a) di ‘sebelah Barat Sungai Cimanuk’ di Karesidenan Jakarta, Bogor, Karawang;
dan (b) di sebelah Timur Sungai Cimanuk di Karesidenan Tegal, Semarang, Ku-
dus, Surabaya, Gresik, dan Pasuruan.
4 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Penerbit LP3ES dan
UII Press, Jakarta – Yogyakarta, 1998, hlm 119-124.
59
