Page 71 - Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono

Oloan Sitorus & Taufik N. Huda
2
versi di daerah vorstenlanden (Surakarta dan Yogyakarta) dengan
3
UU No. 13 Tahun 1948, penghapusan tanah partikelir dengan
UU No. 1 Tahun 1958, perubahan peraturan persewaan tanah

pendahuluan landreform yang dilakukan setelah Indonesia merdeka. Di daerah
Banyumas, Jawa Tengah, Desa Perdikan pada umumnya mempunyai hak istimewa,
yakni berupa pembebasan pembayaran pajak tanah, karena jasa-jasa tertentu
pendirinya kepada Raja atau Sultan yang berkuasa sebelum atau selama masa awal
penjajahan. Eksistensi Desa Perdikan dan hak istimewanya itu dipandang tidak
sesuai dengan cita-cita demokrasi dalam alam kemerdekaan. Oleh karena itu,
ditetapkanlah UU No. 13 Tahun 1946, sehingga tidak diakui lagi eksistensi Desa
Perdikan dan hak istimewanya. Setengah dari tanah-tanah yang dikuasai menurut
hak historis para Kepala Desa dan keluarganya sebagai sumber pendapatan pribadi
diambil oleh negara dan dibagikan kepada para petani yang menyakap atau
menggarapnya. Di Karesidenan Madiun dan Kediri, tanah yang dikuasai oleh para
Kepala Desa Perdikan berupa tanah perumahan yang digunakan oleh penduduk
sebagai magersari. Tanah-tanah ini pun diambil oleh Pemerintah dan diberikan
dengan hak milik kepada mereka yang mempunyai rumah di atasnya.
2 Perhatikan Boedi Harsono, Sejarah, Isi …, op. cit., hlm. 90-91, yang
menyatakan bahwa hak konversi adalah hak yang diberikan oleh Penguasa untuk
memakai dan pengusahakan tanah tertentu, dengan keistimewaan sebagai berikut:
a. Jaminan dari Raja, bahwa hak tersebut akan berlangsung selama waktu
yang lama atas tanah yang luas dan tempatnya pun terjamin pula: secara
tetap untuk berg cultures dan secara glebagan untuk laagvlakte cultures.
Bagi laafvlakte cultures ini desa diwajibkan setiap tahun menyediakan 2/
5 dari tanahnya untuk pengusaha. Diadakan pengawas oleh pengerpraja
atas tanaman yang ditanam oleh rakyat (macam dan waktu menanamnya)
agar tanah yang bersangkutan dapat diserahkan pada waktunya kepadanya;
b. Hak konversi dinyatakan dengan S. 1918-21 sebagai hak yang dapat dibebani
hipotik dan harus didaftar menurut ketentuan S. 1918-23;
c. Pengusaha mendapat jaminan atas pemakaian air yang tertentu;
d. Sebagai peraturan peralihan maka selama 5 tahun dijamin akan mendapat
tenaga buruh. Keistimewaan dari jaminan ini ialah, bahwa kalau sebelumnya
pengusaha sendiri yang mengatur pengerahannya, maka kerja paksa
tersebut dikerahkan oleh desa dan Pangrehpraja. Kelalaian dalam memenuhi

58