Page 76 - Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono

Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria ....
Sementara 1950; (2) melaksanakan dan mengawasi perundang-
undangan agraria pada umumnya serta memberi pimpinan dan
petunjuk-petunjuk tentang pelaksanaannya pada khususnya; dan
(3) menjalankan segala usaha untuk menyempurnakan kedudukan
dan kepastian hak tanah bagi rakyat. Dengan Keppres No. 190
Tahun 1957 ditetapkan bahwa Jawatan Pendaftaran Tanah (semula
masuk dalam lingkungan Kementerian Kehakiman) dialihkan
dalam lingkungan dalam lingkungan tugas Kementerian Agraria,
maka tugas tugas ‘menjalankan segala usaha untuk menyempur-
nakan kedudukan dan kepastian hak tanah bagi rakyat’ ditambah
menjadi: (1) pengukuran, pemetaan, dan pembukuan semua tanah
dalam wilayah R.I.; dan (2) pembukuan hak-hak atas tanah serta
pencatatan pemindahan hak-hak tersebut. Selanjutnya, ber-
dasarkan UU No. 7 Tahun 1958 ditetapkan pengalihan tugas dan
wewenang agraria dari Menteri Dalam Negeri (Pamong Praja)
kepada Menteri Agraria serta pejabat-pejabat Agraria di daerah.
Dengan UU tersebut, secara bertahap terbentuk pulalah aparat
agraria di tingkat provinsi, karesidenan, dan kabupaten/kota-
madya.
Jelas kiranya, sejak tahun 1955 tampak kesungguhan Peme-
rintah untuk menyelenggarakan pembaruan Hukum Agraria/
Hukum Tanah yang telah lama dinantikan. Pemerintah berpenda-
pat bahwa untuk itu terlebih dahulu harus disusun suatu undang-
undang yang memuat dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan pokok
hukum yang baru yaitu suatu Undang-undang Pokok Agraria.
Oleh karena itulah, maka Keppres No. 55 Tahun 1955 secara tegas
menyatakan bahwa salah satu tugas Kementerian Agraria adalah
“mempersiapkan pembentukan perundang-undangan agraria
nasional yang sesuai dengan ketentuan Pasal 26, 27 ayat (1) dan
Pasal 38 UUD Sementara 1950”. Untuk itu, Kementerian Agraria

63