Page 78 - Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono

Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria ....

dasar ketentuan Pasal 38 ayat (3) UUDS; (3) dihapuskannya dualis-
me Hukum Agraria dan diadakannya kesatuan hukum yang akan
memuat lembaga-lembaga dan unsur-unsur yang baik, baik yang
terdapat dalam Hukum Adat maupun Hukum Barat (jadi tidak
dipilih salah satu hukum sebagai dasar Hukum Agraria yang baru);
(4) diintroduksinya hak-hak atas tanah, yakni Hak Milik sebagai
hak yang terkuat, yang berfungsi sosial, kemudian ada Hak Usaha,
Hak Bangunan, dan Hak Pakai; (5) ditentukannya bahwa Hak
Milik hanya boleh dipunyai oleh orang-orang WNI (tidak dibe-
dakan “asli” ataupun bukan “asli”), sedangkan badan hukum
pada asasnya tidak boleh mempunyai Hak Milik atas tanah; (6)
perlunya diadakan penetapan batas maksimum dan minimum
luas tanah yang boleh menjadi milik seseorang atau badan hukum;
(7) tanah pertanian pada asasnya harus dikerjakan dan diusaha-
kan sendiri oleh pemiliknya; dan (8) perlunya diadakan pendaf-
taran tanah dan perencanaan penggunaan tanah. 12
Naskah Rancangan Undang-undang Pokok Agraria ini
disampaikan Panitia kepada Pemerintah, dalam hal ini Menteri
Agraria, dengan Suratnya tanggal 6 Februari 1958 No. I/PA/1958.
Oleh karena tugas utamanya sudah diselesikan, maka dengan
Keputusan Presiden tanggal 6 Mei 1958 No. 97/1958, PS dibubar-
kan. 13 Menarik sekali mencermati hasil-hasil berbagai panitia
agraria tersebut, yakni adanya benang merah yang jelas dalam hal
ini sikap yang jelas yang menjadi materi muatan UU Agraria yang
didambakan itu, seperti: penghapusan asas domein, penghapusan
dualisme hukum, semangat memberikan tanah pertanian untuk
penggarapnya dengan Hak Milik, dan penetapan batas maksimum

12 Ibid, hlm. 128-129.
13 Ibid, hlm. 128.

65