Page 83 - Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono

Oloan Sitorus & Taufik N. Huda

Direktorat Hukum Departemen Agraria penulis (baca:Boedi Harsono)
ikut aktif membantu Menteri Agraria dalam mempersiapkan Rancangan
UUPA, pembahasannya pada sidang kabinet, hingga menjadi “Rancangan
Sadjarwo”, yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong
Royong (DPR GR) dengan Amanat Presiden tanggal 1 Agustus 1960
No. 2584/HK/60, pembahasannya pada sidang-sidang DPR GR sampai
pada tahap pemberian persetujuan pada tanggal 14 September 1960.” 20
Untuk mengetahui lebih persis peran Boedi Harsono dalam
proses penyusunan Rancangan UUPA itu dapat ditelusuri dari
tapak perjalanan karier beliau di otoritas keagrariaan tersebut. Pada
pertengahan tahun 1951, Bapak Boedi Harsono ditarik oleh Sing-
gih Praptodihardjo ke Bagian Agraria Departemen Dalam Negeri
di Jakarta, setelah sebelumnya selama 3 bulan dilakukan persiapan
melalui detasering. Pada tahun 1955 ketika dibentuk Kementerian
Agraria, Boedi Harsono ditunjuk semula sebagai Wakil Kepala
Direktorat Hukum, dan kemudian menjadi Kepala Direktorat
Hukum Kementerian Agraria. Secara rendah hati Bapak Boedi Har-
sono mengatakan: “Sebagai pejabat di Bagian Agraria itulah saya mulai
terlibat sepenuhnya di bidang hukum mengenai tanah. ……. Biarpun dise-
but “agraria”, keterlibatan saya terbatas pada hukum yang mengatur hak-
hak penguasaan atas ‘tanah’, yang disebut Hukum Tanah.” Pada waktu
PAJ dibentuk tahun 1951, Boedi Harsono menjadi anggota
Sekretariat. Di awal pembentukannya, PAJ diketuai Sarimin Rekso-
diharjo. Lalu, pada tahun 1953 Singgih Praptodihardjo (Wakil Kepala
Bagian Agraria Kementerian Dalam Negeri) menggantikan Sarimin
Reksodihardjo (karena diangkat menjadi Gubernur Nusa Tenggara).
Ketika PAJ kemudian dipimpin oleh Singgih Praptodiharjo,
dapat dibayangkan bagaimana peran Boedi Harsono dalam PAJ.

20 Ibid, hlm. 130.

70