Page 92 - Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono
P. 92

Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria ....
               Gadjah Mada Yogyakarta sebelum kelahiran UUPA juga sudah
               diselenggarakan studi dan pemberian pelajaran mengenai soal-
               soal agraria, namun obyek studinya bukan Hukum Agraria,
               melainkan ‘Politik Agraria’. Hukum Agraria dan Politik Agraria
               adalah 2 (dua) bidang studi yang berbeda, biarpun ada kaitan
               satu dengan yang lain. Kalau Politik Agraria mempelajari arah, isi,
               dan bentuk pelaksanaan keagrariaan yang dilakukan untuk mewu-
               judkan sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka Hukum Agraria
               adalah hukum yang dimaksudkan untuk mewujudkan Politik
               Agraria.
                   Di dalam Pidato Pengukuhan dalam jabatan Guru Besar Tetap
               Mata Pelajaran Hukum Agraria pada Fakultas Hukum Universi-
               tas Trisakti, Jakarta tanggal 23 September 1987, Boedi Harsono
               menyatakan, ternyata peraturan-peraturan yang mengatur hak-
               hak penguasaan tanah dapat dipelajari sebagai satu sistem dan
               dapat disusun suatu sistematika yang khas. Hak-hak penguasaaan
               atas tanah dapat dipelajari sebagai lembaga-lembaga hukum, jika
               belum dihubungkan dengan subyek dan tanah tertentu. Selan-
               jutnya, hak-hak penguasaan tanah dapat juga dipelajari sebagai
               hubungan-hubungan hukum konkrit kalau sudah dihubungkan
               dengan subyek dan tanah tertentu. Dalam istilah ter Haar, pera-
               turan-peraturan Hukum Agraria yang mengatur hak-hak pengua-
               saan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum disebut ‘het
               grondenrecht in rust’; sedangkan yang mengatur hak-hak penguasa-
               an atas tanah sebagai hubungan-hubungan hukum konkrit disebut
               ‘het grondenrecht in beweging’. Dihubungkan dengan fungsi pera-
               turan-peraturan yang bersangkutan Hargreaves menunjuk penga-
               turan hak-hak penguasaan atas tanah yang berupa lembaga-lemba-
               ga hukum tersebut sebagai pemenuhan ‘the static function’ dari
               Hukum Agraria, sedang pengaturan hak-hak penguasaan atas

                                                                   79
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97