Page 95 - Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono
P. 95

Oloan Sitorus & Taufik N. Huda

                Sistematika Hukum Agraria yang dibangun oleh Boedi Har-
            sono kiranya juga bermanfaat dalam pelaksanaan dan pengem-
            bangan penelitian  atau kajian hukum. Dalam melakukan analisis
            terhadap sistematik hukum (untuk mencari pengertian-pengertian
                33
            dasar  dalam hukum atau istilah Prof. Satjipto Rahardjo disebut


                33  Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif – Suatu
            Tinjauan Singkat, Cetakan Kedua, Penerbit CV. Radjawali, Jakarta, 1986, hlm. 81-
            82, menyatakan bahwa pengertian-pengertian dasar dalam hukum meliputi:
                a. Masyarakat hukum adalah masyarakat sebagai sistem hubungan teratur
                  dengan hukum sendiri. Yang dimaksud dengan hukum sendiri adalah
                  hukum yang tercipta di dalam, oleh, dan untuk sistem hubungan itu
                  sendiri.
                b. Subyek hukum adalah pihak-pihak yang menjadi pendukung hak dan
                  kewajiban, di dalam hubungan teratur atau masyarakt hukum. Subyek
                  hukum terdiri atas:
                  1) pribadi kodrat (natuurlijk persoon), yakni manusia tanpa kecuali;
                             1
                  2)pribadi hukum (rechtspersoon), yakni:
                a) suatu keutuhan harta kekayaan, misalnya wakaf dan yayasan;
                b) suatu bentuk susunan relasi, misalnya koperasi, perseroan terbatas;
                  3)pejabat, yakni perangkat peranan (yang dikaitkan dengan status).
                c. Hak dan kewajiban. Hak adalah peranan fakultatif oleh karena sifatnya,
                  yakni boleh tidak dilaksanakan; peranan tersebut sering disebut
                  kewenangan. Kewajiban atau tugas merupakan suatu peranan yang bersifat
                  imperatif, oleh karena harus dilaksanakan. Hak dan kewajiban tersebut
                  senantiasa dalam hubungan yang berhadapan dan berdampingan.
                d. Peristiwa hukum  adalah peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat
                  yang diatur oleh hukum.
                e. Hubungan hukum yaitu hubungan-hubungan yang mempunyai akibat
                  hukum. Hubungan-hubungan itu dapat dibedakan atas:
                  1) hubungan sederajat (seperti hubungan suami-istri, hubungan antara
                    Propinsi di negara Indonesia);
                  2)hubungan tidak sederajat (seperti hubungan antara penguasa dengan
                    warga negara atau warga masyarakat);
                  3)hubungan timbak balik (hubungan dimana  pihak-pihak yang

            82
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100