Page 87 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi

RA Joko Widodo lebih elitis, karena dikelola oleh elite-elite birokrasi
dengan pelibatan NGO secara minimal. Sementara dalam hal objek-
subjek, signifikansi perbedaaan terletak pada perluasan objek dan subjek
(Perpres 86/2018 Pasal 8-14). RA periode Sukarno mengandalkan lahan
pertanian sebagai sumber distribusi dan prioritas subjek yang terbatas
(PP 224/1961 Pasal 8-14). Dari sisi tujuan dan mekanisme pelaksanaan
RA tidak mengalami perbedaan signifikan sebagaimana dijelaskan dalam
Pasal 2 Perpres 86/2018 dan Penjelasan umum PP 224/1961, namun dalam
hal persoalan RA dan kerumitan subjek-objeknya, periode saat ini menga-
lami kompleksitas yang cukup besar. Persoalan tanah absentee dan tanah
kelebihan maksimum pada periode Orde Lama menjadi objek penting
bagi pelaksanaan RA, sementara saat ini negara tidak bisa mengandalkan
tanah absentee dan tanah kelebihan maksimum sebagai core penataan
aset, sehingga mencoba meluaskan objek RA pada tanah-tanah lainnya.
Secara keseluruhan, RA periode Jokowi mencoba untuk membentuk
kelembagaan secara kuat sebagaimana Sukarno melakukannya pada
tahun 1960. Akan tetapi mengandung kelemahan pada tingkat partisipasi
publik karena kelembagaan GTRA relatif elitis. Efektifitas kelembagaan
RA bentukan Jokowi belum bisa dibuktikan karena prosesnya sedang
berjalan. Sebagai sebuah lembaga baru, Jokowi harus membuktikan apa
yang menjadi agenda besarnya, dan sejauhmana RA pada periode kepe-
mimpinannya mampu berjalan secara efektif untuk menciptakan ke-
adilan dan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas.

G. Kesimpulan

Praktik kebijakan RA di Indonesia diawali sejak Sukarno berhasil
membangun infrastruktur hukum agraria nasional dan menghentikan
praktik hukum agraria kolonial. Sukarno berhasil membangun sistem
dan kelembagaan untuk menjalankan RA pada periode awal pasca Indo-
nesia merdeka. Semua prangkat hukum yang dibutuhkan oleh negara
untuk menyelenggarakan distribusi dan redistribusi tanah telah dila-
hirkan pada periode tersebut, bahkan Sukarno juga berhasil mendis-
tribusikan tanah kepada petani tak bertanah, petani miskin, dan buruh
tani. Lewat UU, Perpu, PP, Keppres, dan peraturan lain Sukarno telah

59