Page 83 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi

wasan hutan maupun non hutan, namun yang terjadi saat ini adalah
GTRA belum efektif dan GTRA tingkat kabupaten belum dibentuk, alhasil,
proses penyelesaian konflik tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Masing-masing sektor berjalan sesuai tupoksinya dan tidak ada sinergi
keduanya, padahal persoalan ini (konflik) cukup kompleks dan dari
tahun ke tahun terus meningkat jumlah konflik, korbannya, dan luasan
lahannya (KPA 2018, 15-44). Harus ada upaya lebih dan skala prioritas
dari kedua lembaga di atas dengan komando Menko Perekonomian yang
membawahi kebijakan RA agar segera menemukan solusi bagi persoalan
konflik di daerah yang terus meningkat. Salah satu yang diusulkan oleh
KPA adalah RA by leverage, RA berdasarkan usulan masyarakat yang
basisnya adalah lahan-lahan yang berkonflik dengan mengusung pro-
gram Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) (KPA 2018, 21, 53).
Intinya, program Reforma Agraria Jokowi-JK yang baru berumur ±
dua tahun belum banyak menjawab persoalan konkrit yang dihadapi serta
3
dibutuhkan oleh masyarakat, masih sebatas menjawab beberapa kebu-
tuhan pokoknya. Apalagi terkait target yang ditetapkan, yakni redistribusi
tanah 4,5 juta hektar hingga kini (2017-2018) masih jauh dari target yang
ditetapkan (Sekjen ATR/BPN 2019). Sementara dari sisi substansi persoalan
(penciptaan keadilan dan kesejahteraan) masih jauh dari yang seharusnya
dilaksanakan, sekalipun jalan menuju ke arah tersebut sebenarnya jauh
lebih terlihat dan jelas. Setidaknya upaya membangun infrastruktur hu-
kum beserta agendanya tampak lebih konkrit dan jelas, terarah, dan
memiliki roadmap, akan tetapi dalam praktik selalu tidak mudah dijalan-
kan karena tarik menarik di level bawah tidak mudah diselesaikan. Salah
satu yang mulai banyak dipertanyakan adalah kerja-kerja Tim Inver PTKH
dan GTRA di daerah yang dianggap belum cukup memadai sebagaimana
pesan yang dikehendaki oleh pemerintah pusat. Problem utamanya
masih seputar koordinasi dan kerja sama dari berbagai stakeholder yang
belum berjalan secara efektif. Hal-hal terkait penyatuan visi dan misi serta

3 Kecuali program Perhutanan Sosial dengan berbagai skema yang progresnya
cukup signifikan. Mengapa demikian? Skema PS relatif mudah dalam prosesnya,
hanya izin pemanfaatan lahan bagi masyarakat, sementara lahannya sudah tersedia,
“hutan negara”.

55