Page 78 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

M. Nazir Salim & Westi Utami

wilayah yang menjadi basis konflik agraria secara laten. Pendekatan kon-
flik sebagai basis merupakan suatu cara untuk menyelesaikan persoalan-
persoalan terkait ketimpangan penguasaan lahan (Kartika 2018).

Kedekatan Jokowi-JK dengan rakyat yang kebetulan berangkat dari
kalangan masyarakat biasa membawa suasana batin yang sangat mengun-
tungkan, karena mendapat kepercayaan publik dari banyak kelompok.
Hal itu ditunjukkan dengan ekspektasi yang tinggi dari berbagai pihak
kepada pimpinan baru yang baru saja dilantik. Namun naiknya Jokowi
dalam suasana Indonesia sedang “berkabung”, karena bencana kebakaran
terjadi di mana-mana, sehingga prioritas penguasa adalah bagaimana
secara cepat menghentikan kebakaran dan mengatasi dampaknya kepada
masyarakat. Dan faktanya, sampai dengan semester pertama 2015, energi
pemerintah difokuskan pada penyelesaian persoalan tersebut. Presiden
Jokowi-JK melakukan beberapa tindakan konkrit untuk mencegah keba-
karan yang lebih besar, termasuk melakukan moratorium izin-izin baru
di hutan primer dan lahan gambut, juga membentuk Badan Restorasi
Gambut (BRG) pada Januari 2016 (Perpres No. 1 Tahun 2016) untuk
menyelamatkan hutan gambut Indonesia (Wijaya, dkk., 2016).

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengusung RA dengan sem-
bilan agenda prioritas yang termaktub dalam Nawacita. “Nawacita secara
sederhana diterjemahkan sebagai berdaulat secara politik, mandiri di
bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya, melandasi jiwa dan
pelaksanaan Reforma Agraria” (Kantor Staf Presiden 2017, 14). Agenda
prioritas tersebut mengusung misi menghadirkan kembali negara
sebagaimana agenda No. 1; kemudian membangun Indonesia dari ping-
giran yang termuat dalam agenda No. 3; dan agenda No. 5 dengan mening-
katan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong pelaksanaan Reforma
Agraria dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektar. Agenda
priorioritas ini kemudian dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019 Buku I, 81).

Agenda prioritas di atas tidak serta merta langsung menjadi pro-
gram kebijakan, karena secara khusus belum ada pihak-pihak yang
mengerjakan dari mulai perangkat hukum hingga kelembagaan yang
akan menjalankannya. Lewat Kantor Staf Presiden di bawah pimpinan

50