Page 77 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi

penataan struktur penguasaan yang revolusioner dengan adil sebagai-
mana diyakini oleh Sukarno dalam pidato-pidato menjelang disahkannya
UUPA, “melaksanakan Landreform merupakan bagian mutlak dari
revolusi Indonesia” (Salim, Widiyatmoko, Suhattanto 2014, 61).

Berangkat dari pendefinisian yang longgar terhadap praktik kebi-
jakan RA, naiknya Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dianggap
menguntungkan bagi aktivis, pemerhati, dan pihak-pihak yang peduli
pada persoalan agraria serta masih memiliki harapan akan perubahan.
Salah satu yang menjadi perhatian banyak pihak selain kelembagaan
adalah persoalan konflik agraria yang semakin meluas dan ketimpangan
penguasaan tanah. Dua isu terakhir ini sebagai bagian dari isu agraria
yang tidak bisa dipisahkan. Persoalan kelembagaan dibidang agraria telah
dituntaskah oleh Jokowi-JK begitu terpilih sebagai presiden, dengan
merubah nomenklatur BPN menjadi kementerian. Selama ini sering
diperdebatkan tentang kelembagaan agraria yang harus mengurusi
banyak persoalan namun hanya setingkat kepala badan. Naiknya Jokowi
menjawab tuntutan banyak pihak agar Kementerian ATR/BPN mampu
berkiprah lebih jauh karena “bajunya telah dibesarkan”. Dengan menjadi
kementerian, kedudukan Kementerian ATR/BPN tidak lagi dipandang
lebih rendah oleh kementerian lain yang mengurusi tanah, utamanya
Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Sementara persoalan real yang dihadapi petani pada tahun itu masih
sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni ketimpangan lahan bagi
landless, petani miskin, dan buruh tani. Harapannya, naiknya Jokowi yang
didukung oleh petani, masyarakat adat, dan sebagian scholar aktivis mam-
pu menuntaskan secara perlahan persoalan tersebut, setidaknya mengu-
rangi keresahan petani dan intelektual yang melihat kesenjangan perso-
alan lahan. Bagi sebagian pihak, Korsorsium Pembaharuan Agraria (KPA),
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dan NGO lainnya, penye-
lesaian konflik harus menjadi prioritas dengan cara menjalankan RA. KPA
dengan konsep RA by leverage mengusulkan berbagai skema di antaranya
dengan program Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). KPA meng-
inginkan negara hadir sebagaimana janji Jokowi dalam Nawacita, agar
mampu menyentuh persoalan dasar petani di daerah, khususnya wilayah-

49