Page 75 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)
P. 75
Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi
daerah yang memberikan harapan akan keberlangsungan dan prospek
ke depan dalam memiliki hak atas tanah untuk subjek masyarakat hukum
adat. Sekalipun BPN belum memiliki pengalaman dalam hal mendaf-
tarkan tanah masyarakat hukum adat dalam kawasan hutan. Oleh karena
itu hingga sekarang pun belum ada lahan masyarakat hukum adat yang
diklaim sebagai hutan adat yang didaftarkan, sebab belum ada mekanis-
me yang jelas dalam PP 24/1997. BPN mengenal selama ini pendaftaran
tanah selalu tanah-tanah yang berada dalam kawasan non hutan, artinya
tanah-tanah yang sudah dilepaskan dari kawasan hutan oleh KLHK
(Rachman 2014, 42).
Presiden SBY secara resmi mengeluarkan pernyataan yang mendu-
kung Putusan MK sebagaimana disampaikan dalam “pidato di Interna-
tional Workshop on Tropical Forest di Jakarta, 27 Juni 2013 yang secara
khusus menyampaikan komitmen pribadinya menjalankan Putusan MK
35. SBY mengakui bahwa Putusan MK 35 “menandai langkah penting ke
depan menuju pengakuan sepenuhnya hak-hak atas tanah dan sumber-
daya alam masyarakat adat dan komunitas-komunitas yang bergantung
pada hutan”. SBY juga berjanji akan menyiapkan perangkat hukum untuk
memproses tindak lanjut dari putusan MK tersebut dengan mengakui
kepemilikan kolektif wilayah adat di Indonesia” (Rachman 2014, 43-44).
Pasca putusan MK di atas yang telah resmi didukung oleh Presdien
SBY, langkah berikut yang cukup krusial adalah kehendak negara untuk
secara arif menyelesaikan persoalan hutan adat dan tanah masyarakat
dalam kawasan hutan. Lewat keputusan bersama empat menteri menge-
luarkan peraturan terkait tata cara menyelesaikan lahan masyarakat
dalam kawasan hutan dan lahan atau hutan adat milik masyarakat hukum
adat, yakni dengan menerbitkan Peraturan Bersama Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia,
Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 79 Tahun 2014, No. Pb.3/
Menhut-11/2014 No. 17/Prt/M/2014 Nomor. 8/Skb/X/2014 tentang Tata
Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada dalam Kawasan Hutan,
kemudian dikenal dengan istilah Peraturan Bersama (Perber 4 Menteri).
Perber di atas menyangkut tata cara melakukan inventarisasi dan
47
