Page 80 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

M. Nazir Salim & Westi Utami

melakukan redistribusi tanah “objek RA”, walaupun hingga kini (2019)
persoalan objek masih belum berhasil dituntaskan, termasuk hak-haknya
belum juga diberikan pada subjek-subjek yang seharusnya menerima.
Akan tetapi, secara substansi, proses dan persiapan RA di Kabupaten Sigi
telah berhasil diselesaikan. Ada beberapa kendala dan perdebatan belum
diredisnya hasil kerja RA di Sigi, khususnya KLHK yang menafsirkan
berbeda atas hasil kerja pemda dan stakeholder lainnya. Problem utama-
nya adalah tidak masuknya lahan-lahan yang diusulkan oleh Pemda dan
panitia RA Sigi dalam Peta Indikatif. Padahal KLHK selalu berpedoman
tanah-tanah yang akan dikeluarkan dari kawasan hutan harus masuk
dalam Peta Indikatif yang dikeluarkan oleh KLHK. Pada ranah ini kom-
promi tidak didapatkan dan jalan buntu, karena masing-masing berta-
han dengan argumennya.
Secara keseluruhan Kastaf Presiden sudah berhasil merumuskan Pro-
gram RA dengan menerbitkan semacam buku “Merah Putih” Pelaksanaan
Reforma Agraria, Arahan Kantor Staf Presiden: Prioritas Nasional Refor-
ma Agraria dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Kastaf Presiden
2017). Buku ini menjadi salah satu pedoman untuk melaksanakan pro-
gram RA rezim Jokowi-JK. Dalam dokumen ini juga untuk pertama kali-
nya definisi RA diperluas dimana RA tidak hanya dalam bentuk skema
hak individu atau kolektif/komunal melainkan juga sekema izin peman-
faatan hutan, kemudian dikenal dengan istilah Perhutanan Sosial (PS)
(Kastaf Presiden 2017, 6-7). Perhutanan Sosial sendiri bukan barang baru,
selain produk hukumnya sudah lahir pada bulan November 2016 (Permen
LHK No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016) dengan konsep forest
for the people. Perhutanan Sosial sudah pernah dijalankan dalam skema
lain yang berbeda pada periode sebelumnya (Muhsi 2017), namun era
Jokowi-JK menjadi agenda yang disatukan dalam kerangka Reforma Agra-
ria, karena terkait aset dan akses yang akan dijalankan utuk menguatkan
kemandirian ekonomi masyarakat. Atas alasan itu pula, dalam buku
“Merah Putih”, PS ditempatkan secara resmi sebagai program kebijakan
yang akan diusung oleh pemerintah Jokowi-JK dengan target izin peman-
faatan lahan seluas 12,7 juta hektar. Tentu saja, PS sudah masuk dalam
Renstra KLHK 2015-2019.

52